Beijing, Radio Bharata Online - Amerika Serikat dan Rusia, sebagai dua negara dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia, harus sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawab khusus dan utama mereka terkait perlucutan senjata nuklir, ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, pada hari Selasa (23/9).

Menurut laporan Kantor Berita Xinhua, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengonfirmasi pada Senin (22/9) bahwa Rusia siap untuk terus mematuhi batasan numerik inti Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) selama satu tahun setelah berakhir pada Februari 2026. Putin menambahkan bahwa Moskow nantinya akan menentukan apakah akan mempertahankan pembatasan sukarela tersebut berdasarkan perkembangan situasi.

Putin mengatakan langkah itu hanya akan efektif jika AS mengambil langkah yang sama dan menahan diri dari tindakan yang melemahkan atau melanggar keseimbangan kemampuan pencegahan yang ada.

"Tiongkok mengapresiasi sikap positif Rusia. Posisi Tiongkok terkait New START antara Amerika Serikat dan Rusia konsisten. Sebagai dua negara dengan persenjataan nuklir terbesar, AS dan Rusia harus sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawab khusus dan utama mereka terkait perlucutan senjata nuklir, melanjutkan implementasi New START, dan membahas pengaturan lanjutan. Mereka harus terus melakukan pengurangan substansial dan substantif lebih lanjut dalam persenjataan nuklir mereka dengan cara yang dapat diverifikasi, tidak dapat dibatalkan, dan mengikat secara hukum. Ini juga merupakan harapan umum masyarakat internasional," ujar Guo dalam jumpa pers rutin yang diadakan di Beijing.

Ditandatangani oleh Rusia dan AS pada tahun 2010, New START memberlakukan pembatasan jumlah hulu ledak nuklir dan sistem pengiriman strategis yang dikerahkan. Perjanjian ini tetap menjadi satu-satunya perjanjian pengendalian senjata nuklir yang aktif antara kedua negara adidaya nuklir tersebut. Moskow dan Washington resmi memperpanjang perjanjian tersebut selama lima tahun pada Februari 2021.

Pada Februari 2023, Putin menandatangani undang-undang yang menangguhkan partisipasi Rusia dalam New START, meskipun negara itu tidak sepenuhnya menarik diri dari perjanjian tersebut.