Radio Bharata Online - Sebuah rancangan resolusi tentang pemajuan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks mengatasi ketimpangan, telah diadopsi tanpa pemungutan suara, pada sidang ke-60 Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Senin.
Menurut CCTV News, rancangan resolusi tersebut diajukan oleh Tiongkok atas nama hampir 70 negara, termasuk Bolivia, Mesir, Pakistan, dan Afrika Selatan.
Duta Besar Tiongkok Chen Xu, perwakilan tetap Tiongkok untuk Kantor PBB di Jenewa dan organisasi internasional lainnya di Swiss, mengatakan pada sidang tersebut, bahwa mengingat tahun ini menandai peringatan 80 tahun berdirinya PBB dan peringatan 30 tahun adopsi Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, proposal Tiongkok akan untuk menjembatani perbedaan, membangun konsensus, dan berfokus pada kerja sama yang berorientasi pada aksi.
Ia menyerukan penguatan multilateralisme dan kerja sama internasional, menyelenggarakan diskusi tematik dan dialog interaktif di dalam Dewan Hak Asasi Manusia, mendukung Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan kiprahnya di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta memanfaatkan sepenuhnya pusat pengetahuan hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dibentuk berdasarkan resolusi yang diajukan Tiongkok, untuk memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang lebih baik, bagi negara-negara yang membutuhkan.
Berbagai negara berkembang menyuarakan dukungannya, dengan menyatakan bahwa resolusi tersebut mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, dan secara efektif menanggapi seruan kuat negara-negara berkembang, untuk meningkatkan investasi dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai pihak termasuk Uni Eropa, memuji resolusi tersebut.
Menurut CCTV News, setelah diadopsi, banyak negara dan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan selamat kepada misi Tiongkok, mengakui peran utama Tiongkok dalam memajukan hak-hak ini secara global. (Global Times)
