Jenewa, Bharata Online - Sidang ke-60 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) pada hari Senin (6/10) resmi mengadopsi resolusi tentang "Mempromosikan dan Melindungi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Konteks Mengatasi Ketimpangan" secara konsensus.
Resolusi tersebut, yang dipimpin oleh Tiongkok dan disponsori bersama oleh hampir 70 negara, termasuk Bolivia, Mesir, Pakistan, dan Afrika Selatan, mendapat dukungan luas dari komunitas internasional.
Resolusi tersebut menyerukan diskusi tematik dan dialog interaktif di UNHRC, dan mendorong Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) untuk memperkuat pekerjaannya di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Resolusi ini juga menggarisbawahi peran platform daring Pusat Pengetahuan PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam menyediakan bantuan teknis dan dukungan pengembangan kapasitas bagi negara-negara yang membutuhkan.
Chen Xu, Perwakilan Tetap Tiongkok untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa dan organisasi internasional lainnya di Swiss, mengatakan bahwa Tiongkok mengusulkan resolusi tersebut dengan tujuan menjembatani perbedaan, membangun konsensus, dan mendorong langkah-langkah praktis.
Perwakilan dari berbagai negara berkembang menyuarakan dukungan yang kuat, dengan menyatakan bahwa resolusi tersebut mencerminkan kebutuhan sejati rakyat dan menanggapi seruan negara-negara berkembang untuk investasi yang lebih besar dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Pejabat dan delegasi OHCHR dari berbagai negara juga mengakui kontribusi Tiongkok dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
