Selasa, 15 April 2025 18:54:37 WIB

Indonesia dan BRICS: Langkah Berani Menuju Dunia yang Lebih Adil?

Indonesia

OPINI/Muhammad Rizal Rumra

Pada awal tahun 2025, Indonesia secara resmi tercatat sebagai anggota penuh kelompok kerja sama ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), setelah sebelumnya berstatus sebagai negara mitra. Pengumuman mengenai perubahan status ini disampaikan oleh Pemerintah Brasil selaku ketua BRICS tahun 2025.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 6 Januari 2025, Brasil menyampaikan bahwa keanggotaan penuh Indonesia telah disepakati oleh seluruh anggota BRICS, berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS tahun 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Pada saat itu, Indonesia telah menyatakan niat untuk bergabung, namun memilih untuk menunda keanggotaan penuh hingga usai pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024, yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto.

Kesepakatan tersebut kembali ditegaskan dalam KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, di mana Rusia mengumumkan bahwa Indonesia mulai 1 Januari 2025 berstatus sebagai negara mitra. Tak lama berselang, Brasil menyampaikan bahwa status Indonesia secara resmi ditingkatkan menjadi anggota penuh. Dengan demikian, Indonesia kini memiliki hak suara penuh dan terlibat secara menyeluruh dalam program, fasilitas, serta kontribusi BRICS, melampaui peran terbatas sebagai negara mitra.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) memandang keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS sebagai peluang strategis yang dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan dan penguatan posisi ekonomi nasional di tingkat global. Hal ini sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas dan aktif.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS didorong oleh sejumlah pertimbangan strategis di bidang ekonomi, politik, dan geopolitik. Salah satu dorongan utama adalah upaya untuk mendiversifikasi mitra ekonomi dan memperkuat posisi tawar dalam sistem ekonomi global yang selama ini dianggap lebih berpihak pada negara-negara maju.

Secara ekonomi, BRICS mewakili sekitar 41% Produk Domestik Bruto (PDB) global berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Keanggotaan dalam blok ini memberikan Indonesia akses yang lebih luas terhadap pasar ekspor, sekaligus membuka peluang investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Hal ini penting mengingat Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja ekspor dan memperkuat cadangan devisa melalui diversifikasi pasar.

Melalui keanggotaan ini, Indonesia juga memperoleh akses terhadap fasilitas pembiayaan dari New Development Bank (NDB), yang didirikan oleh negara-negara anggota BRICS untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi sumber pendanaan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada lembaga keuangan internasional konvensional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang didominasi negara-negara Barat.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang untuk meningkatkan ekspor produk-produk unggulan nasional, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, serta produk manufaktur ke negara-negara anggota. India, misalnya, merupakan salah satu pasar terbesar bagi ekspor CPO Indonesia, yang mencapai sekitar 20% dari total ekspor CPO nasional. Dengan penguatan kerja sama dalam kerangka BRICS, angka ini berpotensi meningkat secara signifikan.

Selain itu, ekspansi BRICS yang kini juga mencakup negara-negara dari kawasan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Iran, sejalan dengan strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk memperluas akses pasar di wilayah tersebut. Keberadaan Indonesia dalam BRICS memungkinkan perluasan jejaring kerja sama yang lebih inklusif dan strategis.

Dari perspektif geopolitik, keterlibatan Indonesia dalam BRICS memperkuat posisi negara ini sebagai aktor penting dalam mendorong tatanan dunia yang lebih multipolar. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, partisipasi Indonesia dalam BRICS berpotensi memperkuat suara negara-negara berkembang dalam forum internasional.

Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi penghubung strategis antara BRICS dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sekaligus memperkuat kerjasama regional dan global yang lebih seimbang. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan tekad negara-negara berkembang untuk membangun sistem global yang lebih inklusif dan adil.

Meski menawarkan banyak keuntungan, keanggotaan dalam BRICS juga menghadirkan tantangan tersendiri. Perbedaan kepentingan dan agenda nasional antar anggota dapat menghambat tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan. Selain itu, persepsi negara-negara Barat terhadap BRICS sebagai aliansi yang menantang dominasi mereka bisa mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi.

Indonesia perlu menavigasi dinamika internal BRICS dengan cermat, sembari menjaga keseimbangan hubungan eksternal dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). Ketegangan perdagangan, seperti yang ditunjukkan oleh kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk mencari alternatif pasar dan mitra ekonomi yang lebih fleksibel dan adil.

Selain itu, masuknya Indonesia ke dalam BRICS juga disambut positif oleh Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang utama dan kekuatan signifikan dalam "Global South" memiliki semangat yang sejalan dengan tujuan BRICS. Keanggotaan ini diyakini akan memberi kontribusi besar terhadap pengembangan mekanisme kerja sama BRICS secara menyeluruh.

Tiongkok juga menekankan pentingnya solidaritas di antara negara-negara Global South, serta mendukung inisiatif untuk menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, kehadiran Indonesia memperkuat upaya kolektif untuk membentuk keseimbangan kekuatan global dan menciptakan kerangka kerja sama yang lebih adil.

Oleh karena itu, keputusan Indonesia untuk menjadi anggota penuh BRICS merupakan langkah strategis dalam menata ulang peran dan posisi Indonesia dalam arsitektur global. Keanggotaan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kapasitas diplomasi internasional, serta memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya.

Keberhasilan Indonesia dalam memaksimalkan potensi keanggotaan ini sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika internal BRICS, sekaligus menjaga hubungan yang seimbang dengan mitra strategis lainnya di luar blok tersebut. Keanggotaan BRICS juga menjadi pilar penting dalam strategi diplomasi ekonomi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, keterlibatan aktif Indonesia dalam BRICS dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran Indonesia sebagai aktor utama dalam transformasi tatanan global menuju sistem yang lebih multipolar, berkeadilan, dan inklusif.

Komentar