Jumat, 23 Februari 2024 12:8:40 WIB

Pakar Tiongkok: Posisi Parlemen Israel tentang Pengakuan Negara Palestina Punya Dampak Terbatas pada Konflik yang sedang Berlangsung

International

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Seorang pakar urusan Arab mengatakan pada hari Kamis (22/2) di Beijing bahwa pemungutan suara parlemen Israel untuk menentang pembentukan negara Palestina secara "sepihak" diperkirakan hanya akan memberikan dampak terbatas pada konflik Palestina-Israel yang sedang berlangsung.

Parlemen Israel melakukan pemungutan suara pada hari Rabu (21/2) untuk mendukung penolakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap pengakuan sepihak atas negara Palestina, meskipun ada peningkatan seruan di kalangan masyarakat internasional untuk melakukan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan mencapai solusi dua negara.

Parlemen Israel menyetujui deklarasi Netanyahu dengan 99 dari 120 anggota parlemen memberikan suara dukungan.

Niu Xinchun, seorang profesor dari China-Arab Research Institute di Universitas Ningxia, barat laut Tiongkok, mengatakan bahwa langkah simbolis ini dibuat berdasarkan latar belakang politik domestik yang sulit yang dihadapi oleh perdana menteri di Israel, sementara berbagai laporan berspekulasi bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan secara sepihak mengakui sebuah negara Palestina.

"Keputusan Netanyahu didorong oleh pergulatan politik domestik di Israel. Dia saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam politik domestik Israel, karena semakin banyak orang Israel yang menyerukan pengunduran dirinya. Oleh karena itu, tindakan Netanyahu ini dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menarik dukungan dari dalam negeri," ujar Niu.

"Bahkan jika Amerika Serikat secara sepihak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, dampaknya terhadap situasi di lapangan di Palestina dan Israel masih akan terbatas. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota, dan 139 negara telah mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, menambahkan satu negara lagi ke dalam daftar tersebut akan berdampak terbatas," ujarnya.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh parlemen Israel, mereka menolak dikte internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina, dan penyelesaian konflik hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak tanpa prasyarat.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan di hari yang sama bahwa keputusan Israel telah dibuat untuk menantang komunitas internasional.

Pernyataan itu mengatakan bahwa keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak memerlukan persetujuan dari pemerintah Israel dan semua negara dapat mengakui Negara Palestina tanpa meminta izin dari Israel.

Kementerian tersebut mendesak pemerintah Israel untuk mengakui negara Palestina berdasarkan hukum internasional dan menerapkan solusi dua negara, untuk memastikan keberhasilan negosiasi di masa depan.

Komentar