Sabtu, 18 Januari 2025 12:32:50 WIB

Para Analis: Larangan TikTok di AS Bermula dari Keinginan untuk Bendung Tiongkok dan Pertahankan Dominasi Teknologi

International

Eko Satrio Wibowo

AS, Radio Bharata Online - Rencana pemerintah AS untuk melarang TikTok bermula dari keinginan negara itu untuk menahan keberhasilan Tiongkok, serta strategi yang mengakar untuk mempertahankan dominasi teknologi dengan segala cara yang diperlukan, menurut beberapa analis.

Beberapa hari sebelum potensi pemberlakuan larangan tersebut, pengguna Amerika telah merespons dengan bermigrasi ke aplikasi media sosial Tiongkok alternatif yang disebut RedNote.

Para analis telah mengamati bahwa adopsi massal aplikasi tersebut secara tiba-tiba tampaknya merupakan tindakan pembangkangan terhadap tindakan pemerintah yang kurang ajar.

Dalam wawancara dengan China Global Television Network (CGTN), Max Wolff, salah satu pendiri Systematic Ventures, sebuah perusahaan investasi teknologi yang berbasis di AS, mempertanyakan pembenaran resmi atas larangan tersebut, yang mengarah pada apa yang disebut masalah keamanan nasional.

"Menurut saya, memandang isu TikTok sebagai isu keamanan nasional adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Saya akan menunjukkannya kepada mesin propaganda yang kurang dipikirkan dengan matang. Karena gagasan bahwa pesaing Tiongkok yang melakukan hal yang sama seperti pesaing Amerika entah bagaimana lebih berbahaya adalah jenis logika yang saya harapkan, mungkin terlalu berharap, telah kita lalui sebagai negara bernegara. Jadi, sejujurnya, menurut saya tidak masuk akal untuk mengungkapkannya seperti itu," ujar Wolff.

Einar Tangen, seorang analis dan peneliti senior di Institut Taihe, menunjukkan bahwa pemerintah AS telah terbiasa mempolitisasi bisnis dan merek Tiongkok yang sukses.

"(Larangan yang akan segera diberlakukan) TikTok adalah reaksi, bukan terhadap perusahaan itu sendiri. Ini benar-benar tentang apa pun yang berhasil yang menunjukkan bahwa itu buatan Tiongkok, secara otomatis akan dicurigai, dan harus disingkirkan. Itu harus ditebang, seperti halnya dengan Tiongkok sendiri. Ini semua tentang strategi penahanan. Sayangnya, penahanan tidak akan meningkatkan Amerika Serikat dan ini adalah situasi yang sangat sulit yang akan gagal diatasi Trump. Dia merasa jika dia dapat menjatuhkan orang, itu akan mengangkat AS. Bukan begitu cara kerjanya," jelas Tangen.

Wolff setuju bahwa tindakan terhadap TikTok tampaknya mencerminkan tren yang lebih luas dalam politik AS.

"Saya pikir menikmati keunggulan teknologi sementara dan memperoleh laba yang tidak wajar dari inovasi adalah bagian penting dari sistem Amerika, jika berjalan dengan baik. Saya pikir pembatasan ekspor tidak masuk akal. Pembatasan tersebut menciptakan pasar yang lebih pahit dan lebih kompetitif, serta mengurangi keuntungan bagi orang-orang yang melakukan inovasi. Pembatasan tersebut juga selalu mengemis untuk mengelak. Jadi menurut saya ini kacau," kata Wolff.

Tahun lalu, Kongres AS meloloskan undang-undang yang akan memaksa perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, ByteDance, untuk menjual platform media sosial tersebut dengan ancaman larangan. Presiden AS, Joe Biden, menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang pada bulan April 2024, yang memberi ByteDance waktu hingga 19 Januari 2025 untuk menarik diri dari TikTok.

Komentar