Senin, 6 September 2021 7:44:8 WIB

Pemerintah Jokowi Diminta Contoh Gus Dur Atasi Gejolak Papua

Tiongkok

Dewi Kinar Lestari

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua Barat, Filep Wamafma meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru langkah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menyelesaikan gejolak di Papua.

Filep mengatakan pemerintah dapat meredam gejolak kelompok yang dianggap teroris dengan melakukan pendekatan budaya, ideologi, dan hal-hal lainnya tanpa kekerasan. Menurutnya, selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur mengedepankan hal tersebut dibanding operasi militer.

"Dalam membangun Papua pemerintah dapat mencontoh bagaimana pemerintahan Presiden Gus Dur menerapkan pendekatan melalui pemahaman suku, budaya, dan agama bukan melalui pengiriman pasukan TNI dan Polri," kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/9).

Filep mengatakan masalah di Papua dan Papua Barat tidak lepas dari tiga persoalan lama yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Pertama yakni mengenai dugaan pelanggaran HAM.

"Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia dan pada saat Orde Baru, dengan daerah operasi militer di zaman Presiden Soeharto, sampai saat ini tidak ada keinginan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut yang merupakan warisan dari masa lalu dan diwariskan ke masa ini," ujar Filep.

Kemudian, kata Filep, pemahaman ideologi karena perbedaan pendapat terhadap sejarah integrasi Papua dan sejarah konflik bersenjata. Terakhir, terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua yang banyak tak selesai melalui proses pengadilan.

"Jika pemerintah ini mau memproses hal itu maka jelas bisa diproses, tapi negara pasti akan melindungi karena hal itu dilakukan bukan berdasarkan perorangan tapi dilakukan atas nama institusi," katanya.

Lebih lanjut, senator asal Papua Barat itu menyebut kekayan sumber daya alam (SDA) Bumi Cendrawasih juga menjadi perhatian orang asli Papua. Menurutnya, masyarakat Papua sejauh ini tak merasakan keadilan dalam pengambil SDA tersebut.

"Namun, pemerintah justru menganggap sebagai teroris atau KKB. Seharusnya pemerintah hanya dapat menyatakan bahwa di dalam Provinsi Papua terdapat beberapa kelompok atau oknum yang ingin melawan atau memerdekakan Papua. Jadi stigma teroris kurang pas untuk menerapkan hal tersebut," ujarnya.

Situasi di sejumlah daerah Papua masih rawan, beberapa kali kontak tembak terjadi antara aparat keamanan TNI-Polri dengan OPM. Terbaru, penyerangan terjadi di Pos Koramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Empat anggota TNI tewas, yakni Danposramil, Lettu Chb Dirman; Serda Ambrosius; Praka DIrham; dan Pratu Zul Ansari.

Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer di Maybrat, Papua Barat. Mereka meminta Jokowi membuka diri untuk berunding.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom mengatakan aparat keamanan Indonesia melancarkan operasi militer masif di Maybrat usai empat prajurit TNI tewas dalam serangan beberapa hari lalu.

"Kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer dan kami duduk di meja perundingan," ujar Sebby dalam sebuah rekaman video, Senin (6/9).

Komentar