Sabtu, 30 Januari 2021 16:46:35 WIB
Pemerintah Diminta Sosialisasi Dulu soal Pulsa Kena Pajak
Tiongkok
Agsan Prawira
Ilustrasi/Foto: Shutterstock
akarta -
Penerbitan aturan pulsa kena pajak dinilai kurang tepat mengingat kondisi ekonomi nasional masih terdampak pandemi COVID-19. Implementasi aturan ini juga terbilang cepat yaitu pada 1 Februari 2021 setelah diundangkan pada 22 Januari 2021.
Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai seharusnya pemerintah melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.
"Kalau dari sisi masyarakat tentu ya situasinya begini, ini kan ekonominya belum pulih, ekonominya belum mantap. Masyarakat terpaksa harus mengeluarkan biaya pulsa dan sebagainya tetap tinggi," kata Tauhid saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/1/2021).
"Kan masalahnya bisnis telekomunikasi ini tumbuhnya luar biasa, pemerintah melihat ini potensi yang besar untuk dikenakan lagi, sehingga ini istilahnya mau mancing ya ini tempatnya ikan-ikan besar. Jadi ya paling mudah untuk menjadi sumber penerimaan baru, ini kan ekstensifikasi baru," jelasnya.Tauhid menyebut, saat ini sektor industri informasi dan komunikasi (infokom) menjadi salah satu yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi di tengah pandemi COVID-19. Dengan tingginya pertumbuhan ini, kata Tauhid jangan sampai dianggap sebagai aji mumpung melaksanakan kebijakan pulsa kena pajak
Oleh karena itu, menurut Tauhid, seharusnya pemerintah pada tahun ini memfokuskan kepada sosialisasi terlebih dahulu meskipun aturan tersebut sudah ada atau siap diterbitkan. Pada proses sosialisasi pun pemerintah melibatkan seluruh stakeholder yang berada di sektor telekomunikasi.
"Menurut saya sisi itu ya sampai memang sudah pulih baru, kalau sekarang lebih baik didiskusikan dan diwacanakan. Dan teman industri diajak bicara," ungkapnya.Penerbitan serta implementasi aturan pulsa kena pajakpun bisa dilakukan jika ekonomi nasional benar-benar pulih dari pandemi COVID-19.
Komentar
Berita Lainnya
Produsen kereta api Tiongkok, CRRC Changke Co., Ltd. membuat generasi baru kereta antarkota hibrida di Tiongkok pada Minggu (2/10). Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:26:6 WIB

Wakil Duta Besar Tiongkok untuk PBB Geng Shuang pada hari Jumat 30 September lalu mengatakan Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:48:4 WIB

Petani di wilayah Changfeng Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:51:7 WIB

Pembalap Formula 1 asal Tiongkok Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 15:19:35 WIB

Tiongkok mendesak AS untuk mengakhiri kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam Amerika selama sesi PBB Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 16:45:29 WIB

Pemasangan Atap Beton Pertama Terowongan Jalan Raya Terpanjang di Provinsi Jiangsu Tiongkok Telah dimulai Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:25:54 WIB

Tiongkok ingin mengoptimalkan struktur ekonomi negara Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:30:30 WIB
