Kamis, 8 Oktober 2020 7:51:37 WIB

Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja

Indonesia

Agsan Prawira

akarta - 

Beredar hoax seputar pasal Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Berikut ini sejumlah fakta sesungguhnya dalam UU Ciptaker yang diungkap KementerianKomunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sebagaimana diketahui, kesepakatan soal UU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). UU ini disahkan dengan diwarnai penolakan Fraksi Partai Demokrat dan PKS.

Meskipun UU Ciptaker telah disahkan, sejumlah protes yang menolak Undang-undang masih terus berlangsung. Bahkan, beberapa protes berujung ricuh.

Namun, sayangnya, ada sejumlah hoax terkait pasal-pasal UU Ciptaker. Berikut ini sejumlah fakta sesungguhnya dalam UU Ciptaker yang diungkap Kominfo:

1. Soal Tenaga Kerja Asing

Hoax: mempermudah Tenaga Kerja Asing.

Fakta: Pasal 42 menjelaskan bahwa bahwa peraturan soal TKA tetap sama ketatnya. Harus disertai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hanya untuk jabatan dan dalam waktu tertentu serta tidak boleh menduduki jabatan personalia.

2. Soal Pesangon

Hoax: nilai pesangon penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dikurangi.

Fakta: Pasal 46A dan Pasal 46D menjelaskan bahwa pesangon justru ditambah dari pihak pemerintah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, peningkatan keterampilan dan penyaluran pada pekerjaan baru.

3. Soal Status Pekerja Kontrak

Hoax: status pekerja kontrak seumur hidup, tidak ada batas waktu kontrak.

Fakta: Pasal 59 ayat (3) justru bisa memaksa pemberi kerja mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Sedangkan Pasal 61A menyatakan ada uang kompensasi saat kontrak berakhir (sebelumnya tidak ada/tidak diatur).

4. Soal Outsourcing

Hoax: outsourcing bisa diterapkan untuk semua pekerjaan.

Fakta: Pasal 66 ayat (6), perusahaan alih daya (outsourcing) tetap mengikuti Permenaker 19/2012 yang dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan.

5. Soal Jam Kerja

Hoax: waktu kerja terlalu eksploitatif.

Fakta: Pasal 77, waktu kerja tetap sama. Sedangkan Pasal 78 menyatakan pekerja bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan jam lembur sampai 18 jam dalam 1 minggu.

6. Soal Hak Cuti

Hoax: Hak cuti hilang.

Fakta: Pasal 79 menyatakan bahwa waktu istirahat dan cuti masih diatur dan tetap mendapat upah penuh. Cuti haid, cuti melahirkan juga tettap menerima upah penuh (tidak diotak-atik).

7. Soal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Hoax: UMK dihapus.

Fakta: Pasal 88C justru menyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan UMK.

Komentar