Minggu, 23 Mei 2021 5:15:0 WIB

Pengamat: Work From Bali Seperti Membiayai ASN Piknik

Tiongkok

Kinar Lestari

Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan,  rencana pemerintah untuk mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali (work from Bali/WFB) seolah-olah seperti membiayai ASN untuk jalan-jalan.

"Ini ASN bekerja atau jalan-jalan? Akhirnya jadi membiayai ASN jalan-jalan," ucap Bhima, kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/5).

Bhima memandang, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Bali. Masalahnya, ekonomi Bali sangat bergantung dengan wisatawan mancanegara (wisman).

Menurut Bhima, dampak dari anjloknya turis asing di Bali tak bisa digantikan oleh 25 persen ASN di tujuh kementerian yang bekerja dari Pulau Dewata. Kunci pemulihan Bali adalah pengendalian Covid-19 dan perbaikan mobilitas.

"Dampak ekonomi ke Bali diprediksi kecil. Basis ekonomi di Bali adalah pariwisata, khususnya wisman. Penurunan tajam wisman hingga minus 100 persen secara tahunan per Maret 2021 di pintu Bandara Ngurah Rai tak bisa digantikan semudah itu [dengan kebijakan kewajiban 25 persen ASN bekerja dari Bali]," jelas Bhima.

Lagi pula, Bhima memproyeksi, kebijakan ini justru hanya akan dinikmati oleh ASN sendiri atau berputar di lingkaran pemerintah saja. Sementara pada saat yang sama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi membengkak karena kebijakan ini.

Alih-alih memboyong ASN ke Bali, Bhima mengatakan bahwa akan lebih baik jika seluruh alokasi perjalanan dinas pemerintah yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau memberikan bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak. "Itu jauh langsung tepat sasaran," tambah Bhima.

Masalahnya, Bhima menyebut, acara pemerintah lebih banyak diselenggarakan di hotel bintang tiga ke atas. Jika pun 25 persen ASN bekerja dan menginap di hotel, hanya hotel bintang tiga ke atas yang mendapat 'jatah'. Sementara hotel bintang tiga ke bawah tak akan terkena dampak.

"Sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut. Dampaknya lebih baik disalurkan merata ke seluruh hotel, bukan sekedar hotel yg bintang tiga ke atas," katanya.

Komentar