Jumat, 6 Januari 2023 11:25:3 WIB

Awasi Ketat Impor Beras, BPS Catat Terjadi Surplus Beras sekitar 1,7 Juta Ton pada 2022

Indonesia

Endro

JAKARTA, Radio Bharata Online  - DPR RI mempertanyakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton oleh pemerintah pada akhir Desember lalu. Karena itu, diperlukan adanya keterlibatan aparat penegak hukum, untuk mengawasi maupun menginvestigasi dugaan permainan mafia pangan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath menegaskan, kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejaksaan untuk turun tangan meningkatkan pengawasan.

Dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (5/1), Rano mengatakan, negara tidak main-main soal ketahanan pangan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, negara perlu belajar dari berbagai macam kebijakan impor pangan yang berujung pada tindak pidana, seperti mafia minyak goreng dan kasus impor garam. Sebab, masyarakat dan petani menjadi korban utama dalam kasus mafia pangan ini.

Sebelumnya, pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras demi memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang ditargetkan sebanyak 1,2 juta ton pada akhir 2022. Dengan tambahan beras impor tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan selama Januari-Februari 2023, yang secara kalkulasi neracanya masih defisit.

Sementara itu, pengamat bidang pertanian Prof Pantjar Simatupang menegaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) harus dipercaya, bahwa Indonesia berhasil mewujudkan surplus beras 2022.  Menurutnya, BPS adalah satu-satunya otoritas data statistik.

Pantjar mengatakan, dari laporan BPS, produksi beras tanah air pada 2022, justru mengalami surplus lebih kurang 1,7 juta ton.

Dia menjelaskan setiap tahun, BPS merilis kinerja produksi padi dan beras nasional dan sejak 2018, dan hasilnya selalu surplus beras.

Lebih jauh, Pantjar mengatakan program peningkatan produksi padi dan beras adalah program Presiden Jokowi, yang ada di Nawacita. Dengan demikian, seharusnya pembantu-pembantunya saling dukung dan melengkapi, bukan saling tidak percaya. (DPRRI)

Komentar