Selasa, 4 Maret 2025 10:56:14 WIB

Menlu Tiongkok Mengecam Pernyataan Rubio Yang Terkait Tiongkok

Tiongkok

Endro

BEIJING, Radio Bharata Online - Menanggapi tuduhan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap Tiongkok mengenai pulau Taiwan, ekonomi dan perdagangan, COVID-19, dan urusan Indo-Pasifik, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan pada hari Senin, bahwa pernyataan Rubio itu dipenuhi dengan mentalitas Perang Dingin, dan dimaksudkan untuk menyebarkan kebohongan dan kekeliruan. 

Tiongkok sangat tidak puas, dan dengan tegas menentangnya, dan Tiongkok telah mengajukan pernyataan serius kepada AS. 

Mengenai masalah Taiwan, Lin mengatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia, Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari Tiongkok, dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok. Inilah status quo yang sebenarnya di Selat Taiwan. 

Lin Jian mengatakan, AS mendistorsi prinsip satu Tiongkok dan bersikeras "menggunakan pulau Taiwan untuk menahan Tiongkok." Otoritas pulau, di bawah dukungan dan persetujuan AS, mengandalkan AS untuk mengejar "kemerdekaan Taiwan," yang merupakan perubahan mendasar pada status quo di Selat Taiwan.

Ia mencatat bahwa masalah Taiwan adalah masalah yang paling penting, sensitif, dan eksplosif, dalam hubungan Tiongkok-AS. Jika AS tidak ingin memicu konflik, AS harus berhenti melewati batas pada masalah Taiwan.

Sementara mengenai perdagangan dan tarif, Lin mengatakan bahwa AS mempolitisasi dan mempersenjatai masalah ekonomi dan perdagangan, menggunakan fentanil sebagai alasan untuk mengenakan tarif pada Tiongkok, dan menciptakan hambatan bagi kerja sama ekonomi, dan investasi perdagangan yang normal antara Tiongkok dan AS, yang merugikan kepentingan ekonomi dan kredibilitas internasional AS sendiri. 

Lin menambahkan, Tiongkok akan menyelesaikan masalah bersama melalui dialog dan konsultasi dengan AS, atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati, sementara juga mengambil semua tindakan yang diperlukan, untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah. Global Times

Komentar