Kamis, 21 Maret 2024 13:19:45 WIB

Penduduk Lokal Hong Kong Menyambut Baik Stabilitas yang Dihasilkan oleh Peraturan Keamanan Nasional

Tiongkok

Eko Satrio Wibowo

Hong Kong, Radio Bharata Online - Para pemimpin bisnis, advokat publik, dan pejabat Hong Kong telah berjanji untuk menegakkan Peraturan Keamanan Nasional yang baru diberlakukan, dan menyambut undang-undang itu sebagai reformasi yang telah lama ditunggu-tunggu yang menutup celah-celah utama demi kepentingan keamanan dan stabilitas.

Dewan Legislatif (LegCo) Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) pada hari Selasa (19/3) dengan suara bulat mengesahkan RUU Perlindungan Keamanan Nasional, menandai tonggak sejarah bagi wilayah tersebut dalam memenuhi konstitusinya.

Juga dikenal sebagai Pasal 23 Undang-Undang Dasar HKSAR, pengesahan undang-undang ini membuat masyarakat setempat memandang prospek yang lebih cerah bagi pembangunan Hong Kong.

"Kami merasa sangat gembira dan terdorong. Hong Kong telah memenuhi tugas konstitusionalnya sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu untuk menjunjung tinggi keamanan nasional, kedaulatan, dan kepentingan pembangunan," kata Tu Haiming, Ketua Thinktank Pembangunan Era Baru Hong Kong.

"Peraturan ini dapat menjamin kemakmuran, stabilitas, dan perdamaian abadi Hong Kong di masa depan. Melalui undang-undang ini, kami akan meningkatkan perekonomian Hong Kong dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya, sehingga menjaga kesejahteraan masyarakat di Hong Kong," tambah Tu, yang juga merupakan anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) di Hong Kong.

Dukungan terhadap peraturan ini telah meluas melampaui kalangan intelektual, dan tokoh-tokoh industri terkemuka memuji peraturan tersebut sebagai hal yang penting dalam mewujudkan lingkungan bisnis yang stabil.

"Saya merasa sangat senang dan gembira karena celah dan kekurangan dalam undang-undang SAR Hong Kong untuk menjaga keamanan nasional akhirnya telah terisi. Pengesahan Pasal 23 yang lancar telah mengkonsolidasikan fondasi transisi Hong Kong dari kekacauan menuju stabilitas, membuka jalan untuk kemakmurannya yang lebih besar. Status unik dan keunggulan Hong Kong menjadi lebih jelas," kata Woo Kim Kong, Ketua grup perusahaan perhiasan Woo Leung Lee Group serta anggota Komite Nasional CPPCC Hong Kong.

Eliza Chan Ching-har, seorang pengacara di wilayah tersebut yang telah berpraktik selama lebih dari tiga dekade, juga memberikan wawasannya tentang undang-undang tersebut sebagai seorang profesional dan penasihat politik nasional.

"Pengesahan RUU Perlindungan Keamanan Nasional merupakan bukti keberhasilan demokrasi Hong Kong yang berkualitas tinggi. Undang-undang ini mematuhi kebijakan 'satu negara, dua sistem' dan situasi aktual di Hong Kong, serta menyelaraskan dengan norma dan standar internasional," katanya.

Pernyataan tersebut juga diamini oleh masyarakat sipil di kawasan ini, dan Connie Wong Wai-ching dari Federasi Relawan Hong Kong mengadopsi pandangan yang lebih luas.

"Saya percaya pengesahan Pasal 23 adalah perlindungan terbesar bagi 'satu negara, dua sistem' kita. Dan 'satu negara, dua sistem' juga merupakan landasan yang sangat penting bagi kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong," kata Wong, Wakil Ketua Eksekutif Federasi Relawan Hong Kong sekaligus anggota Komite Tetap Komite Nasional CPPCC di Hong Kong.

Menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh deputi Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC) HKSAR, peraturan tersebut, bersama dengan Undang-undang Keamanan Nasional di wilayah tersebut dan undang-undang lainnya, merupakan sistem hukum yang baik untuk menjaga keamanan nasional, yang dapat membantu menjamin kesejahteraan penduduk Hong Kong dan kepentingan investor di Hong Kong.

"Saya yakin bahwa Hong Kong pasti akan mengalami perkembangan lebih lanjut di masa depan. Dengan lingkungan yang aman, Hong Kong siap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan tata kelola sosial yang lebih efektif," kata Man Wing-yee, Wakil KRN Hong Kong dan Wakil Ketua eksekutif Yayasan Pendidikan Patriotik Pemuda Hong Kong.

Para penguasa perdagangan internasional juga menyoroti peraturan tersebut sebagai jalan menuju kemakmuran yang lebih besar.

Pengesahan peraturan ini menandai langkah signifikan bagi Daerah Administratif Khusus Hong Kong dalam menjaga keamanan nasional, berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong, dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk kelancaran penerapan 'satu negara, dua sistem'," kata Cheng Erh-ts'ung, anggota Asosiasi Importir dan Eksportir Tiongkok Hong Kong.

Komentar