Beijing, Bharata Online - Tiongkok siap bergandengan tangan dengan komunitas internasional untuk sepenuhnya menerapkan Inisiatif Tata Kelola Global atau Global Governance Initiative (GGI), membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan masuk akal, serta menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi umat manusia, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada hari Senin (27/10).
Wang, yang juga merupakan Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, menyampaikan pernyataan tersebut saat berpidato di Forum Lanting tentang Peningkatan Tata Kelola Global untuk Membangun Komunitas dengan Masa Depan Bersama bagi Kemanusiaan, yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri di Beijing.
Menekankan bahwa GGI merupakan barang publik global baru yang penting yang disumbangkan oleh Tiongkok, Wang mengatakan bahwa bersama dengan Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global, dan Inisiatif Peradaban Global, GGI menjanjikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dan memberikan kepastian di dunia yang bergejolak ini, serta telah menerima dukungan yang cepat dan jelas dari lebih dari 140 negara dan organisasi internasional.
Wang mengatakan bahwa Tiongkok siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan GGI, berjanji untuk secara konsisten terlibat dalam konsultasi yang setara, mendengarkan berbagai pandangan, dan menerima saran yang bermanfaat dengan pikiran terbuka untuk membangun konsensus yang maksimal.
Ia menambahkan bahwa Tiongkok akan mendorong reformasi tata kelola global dengan upaya bertahap dan berkelanjutan agar bermanfaat bagi seluruh dunia.
"Gelombang sejarah tidak dapat dibalikkan, dan dunia multipolar sedang bangkit. Inisiatif Tata Kelola Global menjunjung tinggi prinsip-prinsip konsultasi yang ekstensif, kontribusi bersama, dan manfaat bersama. Inisiatif ini menganjurkan agar urusan global dibahas oleh semua pihak, sistem tata kelola harus dibangun oleh semua pihak, dan hasil tata kelola harus dinikmati bersama -- seraya menolak segala bentuk unilateralisme," ujar Wang.
Wang menyerukan untuk bersama-sama menegakkan otoritas dan status Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memperkuat fondasi tata kelola global. Menurutnya, semua negara harus menjunjung tinggi Piagam PBB dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional serta memenuhi kewajiban internasional secara utuh dan dengan itikad baik.
Mencatat Tiongkok mendukung PBB secara konsisten dan tegas, Wang mendesak semua negara untuk terlibat dengan PBB dalam agenda kerja sama di bidang pengentasan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ia melanjutkan dengan menekankan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk memajukan pembangunan bersama guna meningkatkan efektivitas tata kelola global, seraya menambahkan bahwa Tiongkok menyerukan diakhirinya politisasi isu ekonomi dan perdagangan, fragmentasi pasar global, dan keputusan gegabah untuk melancarkan perang dagang dan tarif.
Wang juga menyerukan untuk mengembalikan pembangunan ke pusat agenda internasional, memobilisasi sumber daya global untuk pembangunan, dan membina kemitraan pembangunan global yang setara dan seimbang.
Tiongkok akan membuka pintunya lebih lebar lagi, kata Wang, seraya menambahkan bahwa negara tersebut akan berbagi peluang pembangunan dengan lebih banyak negara dan masyarakat.
"Sidang Pleno Keempat Komite Sentral PKT ke-20 baru saja berakhir dengan sukses. Pertemuan tersebut mengadopsi rekomendasi untuk Rencana Lima Tahun ke-15, sebuah cetak biru agung bagi pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok dalam lima tahun ke depan. Hal ini juga mencerminkan visi Tiongkok tentang kerja sama dan saling menguntungkan dengan seluruh dunia. Pertemuan tersebut menekankan perlunya memperluas keterbukaan tingkat tinggi dan mendorong prospek baru untuk kerja sama yang saling menguntungkan," tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan yang mendesak, Wang mengatakan negara-negara maju harus sungguh-sungguh memenuhi komitmen pengurangan emisi mereka, dan memberikan dukungan finansial serta teknologi kepada negara-negara berkembang. Ia menambahkan bahwa Tiongkok mendukung PBB sebagai saluran utama dalam tata kelola AI global.
Wang menekankan perlunya menanggapi aspirasi negara-negara berkembang dan meningkatkan arsitektur tata kelola global.
Ia mengatakan, Tiongkok mendukung percepatan penataan kembali kuota IMF dan peninjauan struktur kepemilikan saham di Bank Dunia sesuai dengan kerangka waktu dan peta jalan yang disepakati. Ia menambahkan bahwa Tiongkok juga mendukung Bank Investasi Infrastruktur Asia dan Bank Pembangunan Baru dalam memainkan peran yang lebih besar.
Ia juga menekankan bahwa semua pihak harus sepenuhnya memanfaatkan peran para pemangku kepentingan yang beragam dan menyatukan kekuatan untuk tata kelola global. Mengingat Tiongkok akan segera memegang jabatan presiden bergilir APEC 2026, Wang mengatakan Tiongkok berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk memajukan pembangunan komunitas Asia-Pasifik dan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia-Pasifik.
Wang pun menambahkan bahwa Tiongkok dengan tegas mendukung pengembangan kerja sama BRICS yang berkualitas tinggi, dan menyambut lebih banyak negara untuk bergabung dengan Organisasi Internasional untuk Mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan perbedaan, mendorong rekonsiliasi, dan menjaga perdamaian.
Para peserta forum tersebut termasuk mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Erik Solheim, mantan Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, Profesor Graham Allison dari Universitas Harvard, Presiden Bank Investasi Infrastruktur Asia, Jin Liqun, dan perwakilan tingkat tinggi lainnya serta pakar dan cendekiawan terkenal dari dalam dan luar negeri, serta anggota korps diplomatik dan perwakilan organisasi internasional di Tiongkok.
