Minggu, 9 Juli 2023 6:0:48 WIB

Sering Dibilang Planga-Plongo tapi Jokowi Berani Lawan WTO

Indonesia

KOMPAS - AP Wira

JAKARTA, Radio Bharata Online  - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan sanjungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seringkali disebut planga-plongo tapi bisa membuktikan kinerja sebagai pemimpin negara. Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Festival Gen Z di Jakarta Pusat yang banyak diikuti kalangan muda dan mahasiswa, Sabtu (8/7/2023).

"Dulu Pak Presiden dibilang planga plongo, sama mahasiswa juga. Dibilang macam-macam, tapi apa yang mau saya sampaikan ke kalian," ujar Bahlil.

Tak hanya dibilang planga-plongo, Jokowi juga sering dituduh sebagai antek asing. Tapi, menurut Bahlil, tuduhan itu dijawab dengan tindakan oleh Jokowi.  Salah satu contoh kebijakan Jokowi yang dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah menghentikan ekspor bahan baku nikel.

"Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyetop ekspor, kita coba pertama nikel," kata Bahlil.

Pada tahun 2017-2018 nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 3,3 miliar USD. Kemudian pemerintah Indonesia menyetop ekspor nikel mentah, membuat hilirisasi dan ekspor nikel yang sudah diproses itu membuat keuntungan berganda.

"Begitu kita stop ekspor nikel, nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel di tahun 2022 itu naik 30 miliar USD, 10 kali lipat. Dari Rp 45 triliun, jadi Rp 450 triliun rupiah," ucap dia.

Namun, kebijakan itu ternyata tak disukai oleh banyak negara yang membutuhkan bahan baku dari Indonesia. Uni Eropa menggugat pemerintah Indonesia ke World Trade Organization (WTO) dan meminta agar kebijakan pelarangan ekspor bahan baku nikel dibatalkan. Bahlil sempat menanyakan hal itu kepada Jokowi. Namun, Jokowi tak mundur meski digugat negara-negara besar.

"Negara ini sudah berdaulat, kita bukan lagi negara yang dijajah, presidennya ada menterinya ada, rakyatnya yang punya independensi, maju terus Mas Bahlil," kata Bahlil menirukan jawaban Jokowi kepadanya.

Bahlil mengatakan saat ini posisi Indonesia sedang mengajukan banding atas gugatan stop ekspor nikel itu. Tidak hanya WTO, Bahlil menyebut International Monetary Fund (IMF) juga bersuara hal yang sama agar Indonesia membatalkan kebijakan stop ekspor bahan baku nikel itu. Mendengar IMF melakukan hal yang senada dengan WTO, Bahlil menyebut Jokowi tetap pada pendiriannya. "Apa perintah Presiden?" kata Bahlil.

"Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF," kata Jokowi kembali. (KOMPAS)


 

Komentar