Kamis, 19 Desember 2024 13:53:36 WIB

Mahkamah Agung AS akan Dengarkan Argumen atas Larangan TikTok

International

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Mahkamah Agung AS pada hari Rabu (18/12) setuju untuk meninjau permintaan dari TikTok dan perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, guna memblokir undang-undang yang mengharuskan penjualan aplikasi berbagi video populer tersebut paling lambat 19 Januari 2025 atau menghadapi larangan atas dasar keamanan nasional.

ByteDance telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menjual TikTok, yang memiliki puluhan juta pengguna di AS.

Pengadilan tinggi negara tersebut akan mendengarkan argumen pada tanggal 10 Januari 2025 mengenai apakah undang-undang tersebut secara inkonstitusional membatasi kebebasan berbicara, yang melanggar Amandemen Pertama negara tersebut.

Pengadilan mengeluarkan keputusannya untuk mendengarkan kasus tersebut hanya dua hari setelah petisi TikTok untuk perintah terhadap undang-undang tersebut.

Pada bulan April 2024, Presiden AS, Joe Biden, memberlakukan undang-undang yang memberi ByteDance hanya 270 hari untuk menjual TikTok, dengan alasan masalah keamanan nasional yang tidak berdasar. Jika perusahaan tersebut gagal mematuhi, undang-undang tersebut akan mengharuskan operator toko aplikasi seperti Apple dan Google untuk menghapus TikTok dari platform mereka.

Pada bulan Mei 2024, TikTok menggugat pemerintah AS untuk memblokir potensi larangan tersebut, yang menuai kritik luas.

Pada awal Desember 2024, Pengadilan Banding AS di Washington, D.C. menolak klaim TikTok bahwa larangan tersebut tidak konstitusional dan melanggar hak Amandemen Pertama dari 170 juta pengguna AS.

Pada hari Senin (16/12), TikTok meminta Mahkamah Agung AS untuk memblokir undang-undang tersebut, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut akan menutup salah satu platform pidato paling populer di Amerika sehari sebelum pelantikan presiden, dan membungkam pidato pemohon dan banyak warga Amerika yang menggunakan platform tersebut untuk berkomunikasi tentang politik, perdagangan, seni, dan masalah lain yang menjadi perhatian publik.

Komentar