Minggu, 14 Maret 2021 9:26:42 WIB

Parlemen Tiongkok dengan suara bulat mendukung pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong pada 30 Juni 2020 untuk resmi diberlakukan

Teknologi

Adelia Astari

Parlemen Tiongkok dengan suara bulat mendukung pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong pada 30 Juni 2020 untuk resmi diberlakukan, bertepatan dengan peringatan 23 tahun Hong Kong diserahkan Inggris ke Tiongkok.

Sebanyak 162 anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional memberikan suaranya untuk mendukung UU Keamanan Nasional di Hong Kong yang melarang tindakan untuk memisahkan diri dari Tiongkok, subversif, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing sehingga membahayakan keamanan nasional.

Adi Harsono ketua pelaksana harian PERHATI (Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia) berbicara mengenai pandangannya terhadap Undang-undang Kemanan Nasional Tiongkok yang dianggap sebagai salah satu pemicu memanasnya hubungan Tiongkok dan Inggris.

“Aturan – aturan hukum yang tidak sempurna mau disempurnakan termasuk ekstradisi. Dari sanalah mulai banyak yang menggoreng dan menjadi tidak terkendali.” ucap Adi.

“Negara-negara barat seperti Amerika dan Inggris memainkan standar ganda untuk kasus yang terjadi di Hongkong, mereka justru mendukung adanya pemberontakan yang dilakukan dan justru dianggap seperti pahlawan. Dari sanalah Beijing merasa sudah saatnya menegakan hukum dan Negara lain tidak bisa intervensi untuk urusan keamanan negara.” imbuhnya.

Berkaitan dengan hubungan antara Tiongkok dan Inggris yang sedang tidak baik serta adanya penutupan kantor BBC di Tiongkok ia menilai hal tersebut merupakan Pembalasan dari pihak Tiongkok kepada Inggris yang terlebih dahulu menutup CGTN dan bahkan selamanya.

“Kalau di Tiongkok penutupan dilakukan bukan karena pemberitaan, berita-berita BBC sebenarnya terkadang ada positifnya. Dan Tiongkok menutup satu tahun saja sedangkan CGTN selamanya. Harapannya ada negoisasi kedepannya. Jadi lebih kepada keadilan saja.” ujar Adi Harsono.

Namun ia berharap berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antar negara dapat diselesaikan dengan dialog bersama.

“Karena sebenarnya masalah utama atau musuh bersama kita adalah kemiskinan yang harus dihadapi dan dientaskan, kemudian yang kedua perubahan iklim dan ketiga kesehatan dalam hal ini misalnya pandemi, kita tidak tahu apakah kedepannya akan ada bermunculan virus-virus lainnya. Inilah yang harus dihadapi bersama-sama. Bukan justru antara manusianya yang bermasalah karena latar belakang, budaya, kepercayaan maupun bahasa.” ujar Ketua Harian PERHATI sekaligus pengusaha, Adi Harsono.

Komentar