Kamis, 8 Desember 2022 11:24:28 WIB

Hadi Tjahjanto Beri Solusi Masalah Jabodetabekpunjur
Indonesia

Endro

banner

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto memberikan pengerahan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Jabodetabekpunjur di Jakarta, Rabu (7/12/2022). (Foto: Pessy/RRI)

JAKARTA, Radio Bharata Online - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada tiga masalah strategis di kawasan perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Dalam Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabekpunjur di Jakarta, Rabu (7/12), Hadi mengatakan, tiga masalah strategis itu adalah ;

Pertana, tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergi lebih.

Kedua, terdapat limitasi resource envelope di tingkat pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga adalah investasi dan intervensi, yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Menurut Hadi, bagi pemerintah daerah, hanya pemerintah DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal yang mantap. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Jabodetabekpunjur memiliki keterbatasan fiskal yang cukup signifikan. Untuk menjadi perhatian bagi seluruh kepala daerah, hal ini akan sangat berkaitan dengan politik anggaran pada tiap-tiap daerah itu sendiri.

Atas hambatan tersebut, menurutnya ada tiga solusi strategis yang dapat dilakukan, pertama adalah butuh suatu rencana aksi untuk tiap-tiap isu strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, sebagai collaboration platform. Kedua, dibutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan, serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan. Dan terakhir, membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi.

Tiap-tiap pemangku kepentingan menurut Hadi, biasanya memiliki prioritas dan politiknya masing-masing. Namun demikian, khusus untuk isu-isu strategis, sebaiknya harus melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui suatu rencana aksi atau masterplan yang bisa disepakati bersama-sama.

Hadi juga menuturkan bahwa agenda Rakor, sejatinya adalah merupakan wake up call bagi seluruh anggota TKPR Jabodetabekpunjur, terhadap urgensi penuntasan bottleneck (hambatan masalah) fundamental.

Dia berharap semua pemangku kepentingan yang hadir yakni pemerintah kota, pemerintah daerah, perwakilan kementerian dan lembaga, dapat bersinergi, berkolaborasi dengan tepat atas masalah yang dihadapi.

Adapun tujuh isu-isu strategis utama yang merundung kawasan Jabodetabekpunjur adalah isu banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi, permukiman kumuh, pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara, mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu, serta isu penyediaan air baku dan air minum. (KBRN)

Komentar

Berita Lainnya

Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional Indonesia

Rabu, 5 Oktober 2022 17:33:33 WIB

banner
Pertemuan P20 di Buka Indonesia

Kamis, 6 Oktober 2022 14:20:55 WIB

banner