Senin, 15 Agustus 2022 0:50:40 WIB
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat Demi Tekan Kejahatan Siber
Tiongkok
Bagas Sumarlan
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani di Perpustakaan Nasional, Senin (2/3/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika )
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramordhawardani mendorong kementerian/lembaga untuk segera mengimplementasikan dan mengawasi Pendaftaran Sistem Elekteronik (PSE) Lingkup Privat demi menekan maraknya kejahatan siber. Jaleswari menegaskan, jaminan keamanan ruang digital merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga, bukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saja. "Setelah ditentukan batas akhir pendaftaran PSE Lingkup Privat bagi PSE yang telah beroperasi, maka sekarang harus ada tim khusus di masing-masing sektor K/L yang mengawasi implementasinya. Ini demi menciptakan ruang digital yang aman," kata Jaleswari dalam siaran pers, Senin (15/8/2022).
Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi peraturan dari masing-masing kementerian/lembaga supaya ada mekanisme bersama. Dengan begitu, menurut dia, upaya perlindungan ruang digital publik dapat dilakukan secara terintegrasi. "Jadi publik perlu tahu bahwa proses pemblokiran situs-situs yang dianggap berbahaya dan tidak terdaftar PSE Lingkup Privat tidak ujug-ujug. Ini dilakukan dengan penuh pertimbangan melalui kolaborasi bersama lintas K/L," ujar Jaleswari. Sementara itu, pada Jumat (12/8/2022) lalu, KSP telah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Rapat tersebut membahas tentang sinkronisasi peraturan PSE Lingkup Privat, terutama yang menyangkut perihal transaksi lintas batas negara yang terjadi di ruang digital. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijanu Pangerapan mengatakan, platform-platform penyedia jasa transaksi kerap menjadi ladang kejahatan siber, seperti money laundering, penipuan online, perdagangan ilegal, penyalahgunaan pajak. "Nantinya, Kominfo akan bertanggung jawab menyediakan data-data pelanggaran dari aktivitas yang terjadi di ruang digital. Lalu, kami akan mengirimkan data-data ini ke sektor atau K/L terkait untuk dievaluasi dan direspon bersama," kata Semuel.
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/07230121/kementerian-lembaga-diminta-implementasi-dan-awasi-pse-lingkup-privat-demi
Komentar
Berita Lainnya
Xi Jinping: Biar Semua Orang Lansia Mempunyai Kehidupan Masa Tua Yang Berbahagia Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:14:40 WIB
Hasil Studi Ilmuwan Tiongkok, Minum Teh Setiap Hari Turunkan Risiko Diabetes Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:21:52 WIB
Tiongkok Produksi Kereta Api Hibrid yang BebasPolusi Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:26:6 WIB
Tiongkok Perkirakan Jual 68,5 Juta Tiket Kereta Selama Libur Hari Nasional Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:42:10 WIB
Tiongkok: Perlu Bersama Lindungi Fasilitas Infrastruktur Lintas Negara Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:48:4 WIB
Padi Hemat Air Bantu Petani Panen Melimpah di Tengah Kekeringan Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 14:51:7 WIB
Lanjutkan Balapan di Musim 2023, Zhou Guanyu Ingin Bawa Semangat dan Budaya Tiongkok Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 15:19:35 WIB
Tiongkok Larang Rokok Elektrik Rasa Buah dalam Peningkatan Regulasi Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 16:14:12 WIB
Tiongkok mendesak AS untuk mengakhiri kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam Amerika selama sesi PBB Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 16:45:29 WIB
Setengah komunitas pedesaan di Tiongkok tercakup layanan perawatan lansia Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 16:49:6 WIB
Guangzhou: Gerbang maritim Tiongkok ke dunia sejak zaman kuno Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:10:22 WIB
Tiongkok kalahkan Slovenia dan AS di Kejuaraan Tenis Meja Beregu Dunia Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:20:34 WIB
Pemasangan Atap Beton Pertama Terowongan Jalan Raya Terpanjang di Provinsi Jiangsu Tiongkok Telah dimulai Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:25:54 WIB
Tiongkok ingin mengoptimalkan struktur ekonomi negara Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:30:30 WIB
Sinopec Tiongkok ingin hapus daftar ADS dari London Stock Exchange Tiongkok
Selasa, 4 Oktober 2022 17:50:46 WIB