Kamis, 5 Januari 2023 11:23:20 WIB

Komunitas Internasional mendesak Jepang agar menerima Seruan atas Pembuangan Air yang Tercemar Nuklir
Tiongkok

Endro

banner

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning Foto: fmprc.gov.cn

BEIJING, Radio Bharata Online – Pembuangan air yang terkontaminasi nuklir bukanlah urusan Jepang sendiri, dan Tiongkok mendesak Jepang untuk menganggap serius seruan yang adil dari komunitas internasional, agar berkonsultasi tentang masalah terkait dengan para pemangku kepentingan, termasuk tetangganya dan negara-negara Kepulauan Pasifik.  Jepang dituntut  menangani air yang terkontaminasi secara transparan, ilmiah dan aman, serta menerima pengawasan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang tinjauan IAEA tentang rencana pemulangan Jepang, pada konferensi pers rutin hari Rabu.

Dalam laporan ketiganya baru-baru ini, gugus tugas IAEA meninjau keamanan rencana Jepang membuang air yang diolah di stasiun tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke laut.

Laporan tersebut menjelaskan bagaimana satgas tersebut melakukan pemeriksaan independen terhadap data penting, terkait dengan pemantauan keamanan air olahan sebelum, selama, dan setelah pembuangannya.

Namun Mao menekankan bahwa laporan tersebut tidak sampai pada kesimpulan tentang pertanyaan kunci seperti keaslian, keakuratan, dan apakah data dikumpulkan sesuai dengan standar.

Laporan tersebut sekali lagi menunjukkan, bahwa masyarakat internasional merasa khawatir atas keakuratan data dan ketidakpastian dampak lingkungannya.

Adalah sembrono dan tidak bertanggung jawab bagi Jepang, bila menyetujui rencana pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut, dan secara paksa melakukan persiapan untuk pembuangan, ketika gugus tugas teknis IAEA masih bekerja, dan belum menarik kesimpulan apa pun.

Menurut rencana Jepang, akan mulai membuang air yang terkontaminasi nuklir mulai musim semi 2023, meskipun ada kemarahan dan tentangan keras dari negara-negara Pasifik Selatan. (Global Times)

Komentar

Berita Lainnya