Rabu, 29 September 2021 8:37:45 WIB

1.505 Surat Dikirim ke Jokowi: Batalkan Pemecatan Pegawai KPK

Tiongkok

Dewi Kinar Lestari

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengirim 1.505 surat kepada Presiden Joko Widodo sehari jelang pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ribuan surat itu dikirim oleh masyarakat dari berbagai latar belakang ke Kantor Darurat KPK sejak 15 September lalu. Kantor itu dibuka oleh 56 pegawai dan gabungan organisasi lain di depan gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebagian besar surat meminta agar Presiden Jokowi membatalkan pemecatan 56 pegawai KPK.

"Perwakilan masyarakat pendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengantarkan 1.505 surat untuk Presiden ke Sekretariat Negara," kata advokat dari LBH Jakarta, Arif Maulana salah satu pihak yang ikut mendirikan kantor darurat tersebut, Rabu (29/9).

Arif menjelaskan, sebanyak 1.505 surat tersebut terdiri dari 917 surat yang disampaikan secara daring, lalu 588 surat disampaikan melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. Ribuan surat itu dikirim baik secara langsung maupun lewat jasa pengiriman.

Surat dikirim warga dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi. Mereka juga berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari advokat, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, hingga pedagang minuman keliling.

Selain mengirim surat tersebut, perwakilan masyarakat ini telah menyampaikan petisi mereka terkait TWK lewat change.org. Hingga kini, petisi telah ditandatangani 70.503 orang.

"Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan," kata Arif.

Rencananya, ribuan surat tersebut akan diantar ke Jokowi oleh enam orang perwakilan. Mereka yakni, Ketua BEM STHI Jentera Renie Aryandani, Sekjen KASBI Sunarno, dua orang korban korupsi Bansos Eni Rohayati dan Donris Sianturi, dan dua orang akademisi dari Universitas Andalas Charles Simabura dan Feri Amsari. Mereka akan didampingi Direktur LBH Jakarta Arief Maulana.

Selain di Jakarta, Kantor Darurat KPK juga telah dibuka di Bandung dan Jawa Tengah. Arif mengatakan kantor darurat adalah simbol kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo.

"Pendirian kantor darurat ini adalah simbol bahwa gerakan antikorupsi akan terus ada meskipun KPK hancur lebur," kata dia.

Komentar