Selasa, 17 Januari 2023 15:0:47 WIB

Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar
Indonesia

Endro

banner

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri tiba di lokasi acara Pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia 2023, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Humas Setkab/Oji)

JAKARTA, Radio Bharata Online – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan, sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin jika terjadi gejolak harga.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

“Ini tolong Bupati, Walikota, Gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Presiden meminta para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

“(Masalah) beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan, di 79 daerah, beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, di 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah, karena dapat memicu inflasi.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik.  Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” imbuhnya. (Setkab)

Komentar

Berita Lainnya

Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional Indonesia

Rabu, 5 Oktober 2022 17:33:33 WIB

banner
Pertemuan P20 di Buka Indonesia

Kamis, 6 Oktober 2022 14:20:55 WIB

banner