Selasa, 31 Mei 2022 1:40:22 WIB

Sri Mulyani Punya Jurus Baru Cegah Korupsi Ekspor dan Impor

Tiongkok

Agsan

Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Lembaga National Single Window (LSNW) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk pencegahan korupsi di kementerian dan lembaga (K/L).
\r\nMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kerja sama ini terkait sistem database nasional yang berisi informasi untuk menggambarkan sisi produksi dan konsumsi dari komoditas ekspor dan impor di Indonesia.
\r\n
\r\n"Yang real time dari ini disebut neraca komoditas. Telah menerapkan tiga fungsi utama yaitu penerbitan persetujuan impor dan penerbitan persetujuan ekspor, acuan data produksi dan konsumsi industri nasional," kata dia dalam keynote speech acara Talkshow Neraca Komoditas, Senin (30/5/2022).
\r\nSri Mulyani mengungkapkan dari data neraca komoditas ini akan menjadi referensi tunggal pemerintah dalam memberikan izin ekspor dan impor kepada para pelaku usaha. Ini juga menjadi patokan yang dijanjikan atau referensi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian bahan penolong dalam kegiatan usaha mereka.
\r\n
\r\nDia menyebut saat ini implementasi neraca komoditas baru mencakup beras, gula, garam, daging lembu dan ikan. Menurut dia komoditas ini sudah terstandarisasi di setiap kementerian dan lembaga terkait. "Tak perlu lagi ada rekomendasi teknis dari kementerian lembaga terkait proses ekspor, dan ini lebih sederhana mencegah terjadinya abuse yang berpotensi menciptakan pelanggaran dan korupsi," jelasnya.
\r\n
\r\nSri Mulyani mengharapkan dengan implementasi neraca komoditas ini, maka pasar bisa memiliki referensi utama dalam kebijakan berdasarkan data yang diberikan memberikan kepastian untuk pengambilan kebijakan.
\r\nHal ini karena informasi yang tersedia di berbagai /KL teknis akan terintegrasi. Hal ini bisa membuat kebijakan lebih positif atau lebih kuat. Selain itu pelaku usaha juga bisa lebih akurat, tepat waktu dan efisien dalam merencanakan kegiatan usahanya mulai dari pengajuan izin hingga perencanaan impor maupun ekspor dan mendapat kepastian dari sisi administrasi.
\r\n
\r\n"Pelaku usaha bisa memonitoring progress sehingga transparansi dan efisiensi bisa meningkat. Ini akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi untuk dunia usaha," ujar dia.  Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan pemerintah harus melakukan evaluasi agar komoditas yang beredar di Indonesia bisa memenuhi ketersediaan dan lalu lintas perdagangan yang lancar.
\r\n
\r\n"Dari sisi ketersediaan itu harus memenuhi kebutuhan. lalu linta perdagangan melibatkan transaksi dan harus dikenakan pajak," jelasnya.
\r\nGhufron menyebut dalam catatan KPK hingga 2022 ini akibat tidak jelasnya komoditas ketersediaan terkait kebutuhan, industri dan pelaku usaha justru mengakibatkan tindak pidana korupsi. "Catatan KPK 2013 ada suap impor daging, lalu 2016 ada di sektor gula supaya dapat impor. Lalu 2017 mengubah regulasi di sektor kesehatan dan peternakan itu melibatkan suap di dalamnya," ujarnya.
\r\n
\r\n https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6101741/simak-sri-mulyani-punya-jurus-baru-cegah-korupsi-ekspor-dan-impor.
\r\n
\r\n 

Komentar