Senin, 6 September 2021 1:58:25 WIB

Negeri Jiran Dibuat Heran Kasus Corona RI Drastis Alami Penurunan
Sosial Budaya

Agsan

banner

Foto: Getty Images/loops7

 

Kuala Lumpur - Politisi Malaysia pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Kit Siang dibuat heran dengan kasus Corona di Indonesia yang turun drastis, lebih cepat dibanding tren kasus di negaranya. Kementerian Kesehatan RI pun buka suara. Dikutip dari Malaymail, Lim mempertanyakan hal ini ke Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin. Dia menegaskan vaksinasi bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah Corona di Malaysia.

"Bisakah menteri kesehatan yang baru, Khairy Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut, Indonesia telah mengurangi kasus baru COVID-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia bahkan kurang dari setengah seperti kemarin 8.955 kasus menjadi 20.988 kasus Malaysia?" kata Lim.

"Ini bukan mencari-cari kesalahan, tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan kita terhadap pandemi COVID-19 sehingga memenangkan perang melawannya," tambah pemimpin DAP itu.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Siti Nadia Tarmizi menerangkan, kunci pengendalian Corona yakni mengurangi mobilitas warga.atatan Lim, Malaysia saat ini menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia terkait respons COVID-19. Kasus baru per satu juga penduduk berada di 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40.

"Kunci kita adalah kita segera mengurangi mobilitas dengan kebijakan PPKM, dukungan masyarakat terhadap upaya bersama untuk menerapkan PPKM yang menjadi kunci kita bisa menurunkan laju penularan," katanya, Minggu (5/9/2021).

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong agar masyarakat mau divaksinasi. Termasuk memperkuat komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menambah banyak tenda darurat dan rumah sakit darurat.

"Terakhir upaya penyesuaian yang cepat dari fasyankes, komitmen kuat dari nakes untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal walau di tengah penambahan tenda darurat, RS darurat, ditambah risiko penularan tinggi, kasus banyak dalam waktu singkat," ujarnya.

Jika melihat gambaran data kasus Corona RI dan Malaysia, pandemi di Indonesia memang perlahan mulai ada perbaikan. Sejak Juli 2021 kemarin, kasus Corona perlahan menurun. Dan, per periode pertengahan Agustus, penurunan kasus Corona kian signifikan. Berikut ini data kasus Corona RI dalam 2 pekan berdasarkan situs covid19.go.id:

22 Agustus 2021: 12.408 kasus
23 Agustus 2021: 9.604 kasus
24 Agustus 2021: 19.106 kasus
25 Agustus 2021: 18.671 kasus
26 Agustus 2021: 16.899 kasus
27 Agustus 2021: 12.618 kasus
28 Agustus 2021: 10.050 kasus
29 Agustus 2021: 7.427 kasus
30 Agustus 2021: 5.436 kasus
31 Agustus 2021: 10.534 kasus
1 September 2021: 10.337 kasus
2 September 2021: 8.955 kasus
3 September 2021: 7.797 kasus
4 September 2021: 6.727 kasus

Sementara itu, data kasus harian Corona di Malaysia pernah mencapai 24 ribuan pada 26 Agustus. Kemudian terus menurun, namun masih di angka belasan ribu. Berikut ini datanya berdasarkan situs resmi Pemerintah Malaysia covid-19.moh.gov.my:

22 Agustus 2021: 19.807 kasus
23 Agustus 2021: 17.672 kasus
24 Agustus 2021: 20.837 kasus
25 Agustus 2021: 22.642 kasus
26 Agustus 2021: 24.599 kasus
27 Agustus 2021: 22.070 kasus
28 Agustus 2021: 22.597 kasus
29 Agustus 2021: 20.579 kasus
30 Agustus 2021: 19.268 kasus
31 Agustus 2021: 20.897 kasus
1 September 2021: 18.762 kasus
2 September 2021: 20.988 kasus
3 September 2021: 19.378 kasus
4 September 2021: 19.057 kasus

Kunci Kasus Corona RI Turun

Dalam pencegahan penyebaran Corona di RI, pemerintah memberlakukan PPKM darurat. PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

Keputusan ini diambil Presiden Jokowi setelah mendapatkan masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan Corona yang makin cepat imbas varian baru.

"Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (1/7/2021).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merinci poin-poin PPKM darurat itu. Pengetatan tersebut meliputi penggunaan masker yang benar, soal resepsi pernikahan, penutupan sementara mal, hingga soal transportasi umum. Dalam poin pengetatan aktivitas ini, Luhut menegaskan PPKM mikro di RT/RW zona merah tetap dilakukan.

Kemudian Pemerintah mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM level 3-4. Karena dianggap menakutkan, istilah PPKM Darurat diganti. PPKM Darurat diganti namanya menjadi PPKM level 3-4.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali itu diteken Mendagri Tito Karnavian.

Aturan ini sama dengan PPKM Darurat. Namun, aturan tersebut diberlakukan untuk daerah dengan level 4 dan level 3. Adapun level 4 dan 3 ini berdasarkan rekomendasi WHO soal situasi Corona di sebuah wilayah. Berikut ini penjelasannya:

Level 3: ada 50-150 kasus COVID-19 per 100 ribu penduduk, 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan 2-5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Level 4: ada lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

Berbarengan dengan kebijakan itu, Pemerintah membuka beberapa tempat isolasi terpusat, meningkatkan kapasitas rumah sakit, membangun rumah sakit darurat dan tenda darurat. Serta mengubah beberapa fasilitas pemerintah menjadi tempat isolasi mandiri seperti asrama haji di berbagai daerah.

Pemerintah juga mendorong vaksinasi masyarakat agar mau divaksin. Selain itu, pemerintah juga memperkuat komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menambah banyak tenda darurat dan rumah sakit darurat.

"Kecepatan vaksinasi, yang semuanya harus mendukung. Selain tiga tadi, kunci terakhir adalah kecepatan vaksinasi. Semua negara lakukan ini dan kita juga lakukan dengan kecepatan," kata Jokowi dalam rapat yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021).

Jokowi mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk langsung menyuntikkan vaksin begitu mendapatkan stok. Dia meminta jangan sampai vaksin berhenti hingga lebih dari dua hari.

"Vaksin ada, jangan sampai, kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati, wali kota mendapatkan vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti 1-2 hari. Langsung suntikkan ke masyarakat. Habis, minta pusat lagi," ucapnya.

Menurutnya, selain testing dan tracing, kecepatan vaksin juga bisa menjadi proteksi bagi rakyat.

"Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun rumah sakit dan puskesmas, perintahkan segera semua suntikkan, karena kecepatan ini memberikan proteksi buat rakyat kita," tuturnya.

https://news.detik.com/berita/d-5711304/negeri-jiran-dibuat-heran-kasus-corona-ri-drastis-alami-penurunan/2

 

Komentar

Berita Lainnya

Pelestarian Lingkungan Sungai Yangtze Sosial Budaya

Sabtu, 8 Oktober 2022 16:4:14 WIB

banner
Hari Kota Sedunia dirayakan di Shanghai Sosial Budaya

Minggu, 30 Oktober 2022 15:32:5 WIB

banner