Da Nang, Bharata Online - Sejumlah peserta Konferensi Internasional ke-17 tentang Laut Tiongkok Selatan di Vietnam telah menyatakan dukungan mereka terhadap solusi damai untuk sengketa tersebut.
Pertemuan dua hari tersebut berakhir pada hari Selasa (4/11) di Da Nang, mempertemukan para pakar global untuk diskusi tingkat tinggi mengenai kerja sama regional dan keamanan maritim.
Diselenggarakan oleh Akademi Diplomatik Vietnam, konferensi dua hari ini mempertemukan lebih dari 300 peserta, termasuk lebih dari 50 pembicara dari lebih dari 30 negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Rusia. Lebih dari 100 tamu lainnya bergabung dalam acara tersebut secara virtual.
Selama acara tersebut, para pakar membahas berbagai topik, termasuk konservasi keanekaragaman hayati, kerja sama ekonomi, serta pencegahan dan mitigasi bencana.
Selain itu, banyak dari mereka yang menyuarakan dukungan mereka terhadap advokasi Tiongkok untuk solusi damai atas sengketa Laut Tiongkok Selatan.
"(Saya telah) berkesempatan mengunjungi Tiongkok beberapa kali. Saya selalu mendapati bahwa setiap kelompok yang saya temui selalu mendekati isu Laut Tiongkok Selatan dengan tujuan menemukan solusi damai dan bersama, solusi yang mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, saya tetap berkomitmen untuk mendukung semua upaya tersebut," ujar David M Ong, Profesor Hukum Internasional dan Lingkungan di Universitas Liverpool John Moores.
"Negara-negara ASEAN ingin memiliki hubungan yang sangat produktif dan konstruktif dengan Tiongkok, dan Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari hubungan semacam itu," kata Him Raksmey, Direktur Eksekutif Pusat Studi Regional Kamboja.
"Kami selalu berharap agar semua sengketa, baik sengketa maritim maupun sengketa yang terjadi di kawasan lain, dapat diselesaikan secara damai. Kami memiliki hubungan persahabatan yang telah lama terjalin dengan Tiongkok, dan sebagai negara tetangga, para pemimpin kami sangat mementingkan pengembangan hubungan bilateral," kata Dr. Tran Cong Truc, Mantan Kepala Komite Perbatasan Pemerintah di bawah Kementerian Luar Negeri Vietnam.
