Selasa, 8 April 2025 11:54:0 WIB

Jubir Tiongkok: Tarif AS Pasti akan Hadapi Pertentangan Universal dari Masyarakat Internasional

International

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Pengumuman Presiden AS, Donald Trump, tentang tarif minimal 10 persen di semua negara pasti akan menghadapi pertentangan universal dari komunitas internasional, kata Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Senin (7/4), dalam pernyataan yang sekali lagi menyatakan pertentangan tegas Tiongkok terhadap langkah AS.

Pada tanggal 2 April 2025, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengenakan tarif pada semua impor ke Amerika Serikat minimal 10 persen, dengan pengecualian terbatas, dan negara serta entitas tertentu akan dikenakan tarif dengan tarif yang lebih tinggi mulai dari 11 persen hingga 50 persen.

"Amerika Serikat mengejar hegemoni atas nama 'timbal balik', mengorbankan kepentingan sah yang ada di baliknya untuk melayani agenda egoisnya sendiri dan menempatkan 'America First' di atas aturan internasional. Ini adalah tindakan khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi. Tiongkok telah mengeluarkan pernyataan tentang penentangan terhadap penyalahgunaan tarif oleh AS untuk menyatakan penentangan tegas. Penyalahgunaan tarif oleh AS pada dasarnya merampas hak negara lain, terutama di belahan bumi selatan, untuk membangun," kata Lin dalam sebuah konferensi pers di Beijing.

Lin juga mengutip data dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang menunjukkan bahwa dalam konteks kesenjangan ekonomi dan kekuatan ekonomi yang tidak setara, tarif AS akan semakin memperlebar kesenjangan kekayaan antarnegara, dengan negara-negara yang kurang berkembang menanggung dampak yang lebih besar. Hal ini akan sangat menghambat upaya untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Penerapan tarif yang dibedakan oleh AS melanggar prinsip nondiskriminasi WTO, sangat mengganggu tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang normal serta keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global, sangat merusak rezim perdagangan multilateral dan berdampak besar pada pemulihan ekonomi dunia. Hal ini pasti akan menghadapi pertentangan luas dari komunitas internasional," ujar Lin.

Lin juga mengatakan bahwa keterbukaan dan kerja sama merupakan tren historis dan orang-orang berharap untuk melihat hasil yang saling menguntungkan.

Mencatat bahwa pembangunan adalah hak universal semua negara, bukan hak eksklusif beberapa orang, Lin meminta semua negara untuk menjaga sistem perdagangan multilateral.

"Semua negara harus menjunjung tinggi prinsip konsultasi yang luas, pembangunan bersama dan manfaat bersama, tetap berkomitmen pada multilateralisme sejati, dan bersama-sama menentang semua bentuk unilateralisme dan proteksionisme, untuk menjaga sistem internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada WTO," tegasnya.

Komentar