Kuala Lumpur, Bharata Online - Tiongkok siap bergabung dengan berbagai pihak dalam memajukan Inisiatif Tata Kelola Global secara aktif, dan melakukan upaya bersama untuk menyuntikkan lebih banyak energi positif bagi perdamaian dan pembangunan regional, ujar Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, pada hari Senin (27/10) saat berpidato di KTT Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) ke-20 yang diselenggarakan di Malaysia.
Li mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu, EAS lahir di Kuala Lumpur, dan selama dua dekade terakhir, KTT itu telah memainkan peran konstruktif secara keseluruhan, mendorong stabilitas dan pembangunan pesat di kawasan tersebut.
Menurutnya, dunia saat ini telah memasuki periode baru yang penuh gejolak dan transformasi, dengan perdamaian dan pembangunan menghadapi banyak risiko dan tantangan baru.
Li mengatakan, dengan fokus untuk mengatasi perubahan global dan mengatasi teka-teki yang mendesak, Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan sungguh-sungguh mengajukan Inisiatif Tata Kelola Global.
Dengan menekankan kepatuhan terhadap kesetaraan kedaulatan, kepatuhan terhadap aturan hukum internasional, praktik multilateralisme, advokasi pendekatan yang berpusat pada rakyat, dan fokus pada tindakan nyata, inisiatif ini memiliki relevansi praktis yang kuat dan selaras erat dengan tujuan pendirian EAS, ujar Li.
Tiongkok siap bekerja sama dengan semua pihak untuk tetap setia pada aspirasi awal EAS, ujar Li, seraya menyerukan semua pihak untuk terus membangun konsensus yang luas.
Menurutnya, saling menghormati, kesetaraan, serta keadilan dan kejujuran, di antara hal-hal lainnya, merupakan fondasi penting yang mengatur hubungan antarnegara. Globalisasi ekonomi dan multipolarisasi dunia tidak dapat diubah, dan dunia tidak boleh kembali ke hukum rimba di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat.
Li pun menambahkan bahwa hanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bersama ini dan mengikuti arus sejarah, kita dapat membuat keputusan yang tepat di saat-saat kritis dan tetap berada di jalur yang tepat ke depan.
Li menekankan perlunya fokus pada penyelesaian masalah-masalah utama, dengan mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian masyarakat tetap menjadi prioritas utama bagi negara-negara di kawasan.
Ia menyerukan komitmen yang lebih kuat untuk menegakkan sistem perdagangan bebas, berupaya membangun jaringan perdagangan bebas regional tingkat tinggi, dan secara aktif memajukan integrasi regional.
Lebih banyak kekuatan harus dikerahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai pembangunan yang inklusif dan bermanfaat bagi semua orang, tambahnya.
Li juga menyerukan reformasi dan perbaikan aturan dan sistem. Menurutnya, semakin bergejolak situasi, semakin besar kebutuhan untuk menjaga otoritas hukum internasional.
Ia mendesak semua pihak untuk mematuhi aturan tersebut, terutama untuk menjaga sistem internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai intinya, dan mendukung sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional, yang bertindak sebagai promotor kerja sama regional.
Pada saat yang sama, upaya harus dilakukan untuk secara aktif mendorong reformasi, memfasilitasi pembentukan sistem tata kelola global yang lebih adil dan masuk akal untuk lebih melindungi kepentingan semua pihak, ujarnya.
Para pemimpin dalam pertemuan tersebut mencatat bahwa situasi internasional saat ini sedang mengalami perubahan yang mendalam dan kompleks, dengan konflik geopolitik yang semakin intensif dan proteksionisme yang semakin menguat.
Mereka menyerukan negara-negara di kawasan untuk kembali pada aspirasi awal EAS, mematuhi multilateralisme dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional seperti Piagam PBB, serta bekerja sama untuk mendorong pembangunan perdamaian, melakukan dialog dengan semangat saling menghormati, dan menciptakan model-model kemitraan baru.
Mereka juga mendesak negara-negara untuk memperkuat kerja sama praktis, bersama-sama mengatasi tantangan seperti ketahanan energi dan pangan, transformasi hijau, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat, serta mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang langgeng di kawasan dan dunia yang lebih luas.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, ini mengadopsi Deklarasi Kuala Lumpur pada Peringatan 20 Tahun EAS, dan Pernyataan Para Pemimpin tentang Mendorong Lokalisasi dalam Aksi Antisipatif untuk Kesiapsiagaan dan Respons Bencana.
