Jumat, 13 Januari 2023 8:31:41 WIB

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini sepakat untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan memperkuat kerja sama melalui Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC)

Ekonomi

AP Wira

KUALA LUMPUR, Radio Bharata Online - Malaysia mengatakan pada hari Kamis(12/01) bahwa pihaknya dapat menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa sebagai tanggapan atas undang-undang baru di blok tersebut yang bertujuan untuk melindungi hutan dengan mengatur penjualan produk secara ketat.

Menteri Komoditas Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Karena UE adalah importir utama minyak sawit, undang-undang tersebut, yang disepakati pada bulan Desember, telah menimbulkan protes dari Indonesia dan Malaysia, produsen utama.

kepada wartawan Fadillah mengatakan, "Jika perlu Malaysia akan melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, " 

ditambahkannya,  Malaysia  hanya menghentikan ekspor ke Eropa dan hanya fokus pada negara lain jika mereka (Uni Eropa) mempersulit Malaysia untuk mengekspor,"

Fadillah, yang juga wakil perdana menteri Malaysia, mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama melawan undang-undang baru dan memerangi "tuduhan tak berdasar" yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit .

CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh UE secara tidak adil menargetkan minyak sawit.

Permintaan UE untuk minyak sawit diperkirakan akan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru disetujui. Pada tahun 2018, arahan energi terbarukan UE mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi.

Aktivis lingkungan menyalahkan industri atas pembukaan hutan hujan Asia Tenggara yang merajalela, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan. Industri ini adalah pemberi kerja utama dan menyediakan sumber pendapatan bagi petani kecil.

Indonesia dan Malaysia diketahui telah meluncurkan kasus terpisah dengan Organisasi Perdagangan Dunia, mengatakan tindakan itu diskriminatif dan merupakan hambatan perdagangan. Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini sepakat untuk "memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit" dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC.

seperti diketahui, Uni Eropa adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia, menurut data Dewan Minyak Sawit Malaysia. Ini menyumbang 9,4 persen ekspor minyak sawit dari Malaysia, mengambil 1,47 juta ton pada 2022, turun 10,5 persen dari tahun sebelumnya.

CGTN

Komentar