Rabu, 23 Juli 2025 14:43:13 WIB

Pejabat Tiongkok: Sistem Kebijakan FTP Hainan Tiongkok Mulai Terbentuk

Ekonomi

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Free Trade Port/FTP) Tiongkok telah menetapkan kebijakan awal dan kerangka kelembagaan sejak rencana induknya dirilis pada Juni 2020, ungkap seorang pejabat perencana ekonomi terkemuka negara itu pada hari Rabu (23/7).

Pada Juni 2020, Tiongkok mengumumkan rencana untuk membangun seluruh Pulau Hainan menjadi pelabuhan perdagangan bebas yang berpengaruh secara global dan berkelas tinggi pada pertengahan abad ini.

Berbicara dalam konferensi pers di Beijing, Wang Changlin, Wakil Direktur Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional atau National Development and Reform Commission (NDRC), mengatakan bahwa sejak saat itu, serangkaian kebijakan keterbukaan telah dikeluarkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang "ramah bagi investor asing" di Hainan.

"Pergerakan orang, barang, modal, dan data masuk dan keluar Hainan menjadi jauh lebih mudah. Warga negara dari 85 negara kini dapat memasuki Hainan tanpa visa. Total tonase kapal internasional yang terdaftar di 'Pelabuhan Yangpu Tiongkok' telah meningkat ke posisi kedua di negara ini. Dana dapat ditransfer secara bebas dan legal antara rekening perdagangan bebas multifungsi dan rekening luar negeri, dan data keluar dikelola melalui daftar negatif. Tiga sektor utama—perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi—terbuka dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kami telah memperkenalkan kebijakan tarif nol untuk bahan baku impor, kendaraan, kapal pesiar, dan peralatan produksi. Daftar negatif pertama di negara ini untuk perdagangan jasa lintas batas telah diterapkan, bersama dengan 22 langkah khusus untuk mempermudah akses pasar. Pengelolaan daftar negatif untuk akses investasi asing menikmati tingkat keterbukaan tertinggi secara nasional," papar Wang.

"Insentif pajak bagi perusahaan dan individu telah diperkuat, dengan kebijakan tarif pajak penghasilan 'ganda 15 persen' yang menghasilkan pengurangan pajak lebih dari 31 miliar yuan (sekitar 70,4 triliun rupiah) untuk perusahaan dan 17 miliar yuan (sekitar 38,6 triliun rupiah untuk individu. Program percontohan untuk pemrosesan nilai tambah bebas bea telah diperluas ke seluruh pulau, dan kuota belanja bebas bea tahunan di luar negeri telah meningkat menjadi 100.000 yuan (sekitar 227 juta rupiah) per orang. Perlindungan hukum juga telah ditingkatkan, dengan Undang-Undang FTP Hainan dan lebih dari 40 peraturan pendukung yang memastikan implementasi reformasi dan inovasi. Dengan kebijakan ini, FTP Hainan berkembang pesat dan stabil, mencapai tonggak penting dan meletakkan fondasi yang kokoh bagi peluncuran operasi bea cukai independen di seluruh pulau," jelasnya.

Menurut NDRC, FTP Hainan akan secara resmi meluncurkan operasi bea cukai independen di seluruh pulau pada 18 Desember 2025, sebagaimana disetujui oleh Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok.

Komentar