Senin, 31 Januari 2022 5:24:43 WIB

Pemerintah Diminta Transparan soal Penanganan Omicron, Anggota DPR: Jangan Sampai Masyarakat Lengah
Tiongkok

Bagas Sumarlan

banner

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (DOK. Humas DPR RI)

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah transparan dalam pengambilan langkah antisipatif terkait varian Covid-19, Omicron. Sebab, selama ini pemerintah menyatakan varian Omicron tidak bahaya, tapi tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate) di DKI Jakarta naik hinga 54 persen pada Sabtu (29/1/2022).  "Jangan sampai masyarakat lengah akibat informasi yang mengatakan bahwa Omicron tidak separah varian Delta. Benarkah Omicron tidak berbahaya? Tapi mengapa jumlah ranjang terisi di rumah sakit makin meningkat, termasuk ruang ICU? Pemerintah harus dapat menjelaskan ini dengan baik," kata Netty dalam keterangannya, Senin (31/1/2022).

Anggota Komisi IX DPR itu kemudian meminta masyarakat agar pula membangun kewaspadaan terhadap Omicron. Dia mencontohkan bagaimana pasien Covid-19 meninggal akibat Omicron diketahui karena pasien itu memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Namun, lanjut Netty, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kewaspadaan. "Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah dengan menunda bepergian ke luar negeri. Diketahui, mayoritas suspek adalah pelaku perjalanan luar negeri," tambahnya. Kembali ke pemerintah, Netty melihat terdapat kendala dalam cara mendeteksi jenis varian Omicron yang seharusnya menggunakan tes PCR metode S-gene Target Failure (SGTF), tidak bisa dengan tes PCR dan antigen biasa.

"Tes ini (SGTF) masih sedang diproduksi dan tidak semua tempat menyediakan. Pemerintah harus memastikan kemampuan testing di daerah dalam mendeteksi varian secara lebih spesifik," jelasnya. Netty berharap, pemerintah mengevaluasi beberapa hal penting dalam penanganan Omicron di antaranya memperkuat tindakan pencegahan di masyarakat pada semua tatanan tempat kerja dan interaksi sosial ekonomi.

Caranya menurut dia, dengan disiplin protokol kesehatan dan peningkatan testing serta tracing. "Tracing kasus Omicron harus dilakukan dengan serius dan teliti. Perbanyak testing untuk meng-cover kasus harian dengan alat tes khusus. Pemerintah pun harus merespons dengan baik kebutuhan rumah sakit akan alat dan dukungan infrastruktur lainnya. Jangan sampai RS enggan menerima pasien karena kurangnya dukungan ketersediaan alat dan cover pembiayaan," pungkasnya.

Diketahui, beberapa waktu belakangan, kasus harian Covid-19 kembali meningkat seiring meluasnya penyebaran varian Omicron. Kasus harian Covid-19 kembali meningkat yaitu sebanyak 12.422 pada Minggu (30/1/2022). Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi terhitung sejak lima bulan terakhir. Berdasarkan catatan Kompas.com, penambahan kasus Covid-19 di atas 12.000 terakhir terjadi pada 27 Agustus 2021 yaitu sebanyak 12.618.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/31/11505211/pemerintah-diminta-transparan-soal-penanganan-omicron-anggota-dpr-jangan

Komentar

Berita Lainnya