Beijing, Radio Bharata Online - Tiongkok secara luas diakui sebagai salah satu negara teraman di dunia, kata seorang pejabat senior dalam konferensi pers di Beijing pada hari Jumat (12/9), saat memperkenalkan pencapaian negara tersebut dalam layanan hukum selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025).
Yin Bai, Sekretaris Jenderal Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT), mengatakan bahwa supremasi hukum merupakan jaminan krusial bagi modernisasi Tiongkok.
"Selama periode Rencana Lima Tahun ke-14, kami telah memajukan secara mendalam lingkungan bisnis berbasis hukum, melakukan perbaikan khusus terhadap isu-isu penting dalam penegakan hukum yang melibatkan perusahaan, melindungi semua jenis badan usaha secara setara sesuai dengan hukum, dan terus mendorong vitalitas pasar," ujarnya.
Yin mengatakan bahwa pusat manajemen keamanan publik komprehensif tingkat kabupaten di Tiongkok telah beroperasi penuh di seluruh negeri, mendorong legalisasi pencegahan dan penyelesaian konflik.
"Kami telah menghukum pelanggaran hukum dan kejahatan sesuai hukum. Jumlah kasus pidana yang diajukan pada tahun 2024 menurun 25,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tiongkok secara luas diakui sebagai salah satu negara teraman di dunia," ujar Yin.
Ia mengatakan Tiongkok telah meluncurkan reformasi sistem penegakan hukum dan akuntabilitas peradilan serta melakukan inspeksi khusus terhadap penegakan hukum dan praktik peradilan.
"Kami terus meningkatkan dan menerapkan sistem akuntabilitas seumur hidup untuk kualitas penanganan kasus dan sistem penelusuran kembali akuntabilitas atas putusan yang salah," kata Yin.
Pada tahun 2024, pengadilan di seluruh negeri menerima 46,02 juta kasus, meningkat 41,5 persen dibandingkan tahun 2020. Yina mengatakan tingkat penerimaan kumulatif putusan dan penghentian litigasi pada putusan tingkat pertama dan kedua mencapai 98,03 persen. Kualitas, efisiensi, dan kredibilitas peradilan terus ditingkatkan.
