Sabtu, 19 Agustus 2023 9:52:54 WIB

Tiongkok sah melakukan kegiatan apapun di tanahnya sendiri
Tiongkok

Endro

banner

Kepulauan Xisha di Laut Tiongkok Selatan Foto: VCG

BEIJING, Radio Bharata Online - AS menuduh Beijing telah mengganggu hak navigasi dan kebebasan di Laut Tiongkok Selatan,  dengan membangun landasan terbang di Kepulauan Xisha.

Para ahli mengatakan, istilah tersebut telah menjadi kesalahan politik yang digunakan AS untuk memperluas hegemoninya, dengan tujuan melemparkan lumpur dan merusak stabilitas di kawasan.

Associated Press (AP) pada hari Kamis melaporkan, bahwa Beijing tampaknya sedang membangun landasan pacu di Pulau Zhongjian di Kepulauan Xisha. Laporan AP itu didasarkan pada foto satelit Labs PBC.

Menurut laporan tersebut, pekerjaan di Pulau Zhongjian mirip dengan konstruksi di pulau-pulau di Kepulauan Nansha.

Chen Xiangmiao, direktur pusat penelitian angkatan laut dunia di Institut Nasional untuk Studi Laut Tiongkok Selatan, kepada Global Times pada hari Jumat mengatakan, bahwa apa yang disebut pembangunan landasan terbang, bukan berarti Tiongkok sedang membangun fasilitas baru, tetapi hanya perbaikan terhadap beberapa infrastruktur yang rusak akibat faktor alam.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin, mengecam laporan AP, karena tidak sejalan dengan fakta. Wang menekankan bahwa Pulau Zhongjian adalah bagian dari Kepulauan Xisha, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Oleh karena itu, aktivitas apapun yang dilakukan Tiongkok di tanahnya sendiri, adalah sah dan tidak perlu dipersoalkan.

Wakil Juru Bicara Utama untuk Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada hari Kamis, mengklaim bahwa Tiongkok mengganggu hak navigasi dan kebebasan yang diperoleh semua negara bagian.

Menyanggah ucapan Patel, Chen mempertanyakan apakah AS dapat memberikan bukti untuk klaimnya, karena faktanya landasan udara tidak akan berdampak pada kelancaran perjalanan kapal.

Menurut Chen, istilah 'hak navigasi' kini telah berevolusi dari konsep hukum, menjadi konsep politik, yang merupakan kekeliruan politik yang dibuat oleh Washington untuk memperluas hegemoninya. (Global Times)

Komentar

Berita Lainnya