Senin, 7 Juli 2025 9:4:30 WIB

Adopsi Deklarasi Rio, BRICS Serukan Reformasi Tata Kelola Global

International

Antara news - AP Wira

RIO DE JANEIRO, Radio Bharata Online - Di bawah kepemimpinan Brasil yang saat ini menjabat sebagai ketua BRICS, para pemimpin negara BRICS secara resmi mengadopsi Deklarasi Rio dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.

Deklarasi tersebut merupakan inisiatif utama  yang mencerminkan komitmen kolektif BRICS untuk memperkuat multilateralisme serta mendorong reformasi menyeluruh terhadap tata kelola global untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan demokratis di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Selain itu BRICS juga menyerukan pembaruan sistem internasional yang dinilai belum mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21.

Salah satu sorotan utama Deklarasi Rio adalah desakan BRICS untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan. BRICS menilai penting untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih adil dan inklusif dalam menanggapi tantangan global.

Untuk mendukung hal tersebut, BRICS juga menyerukan peningkatan representasi negara-negara berkembang, khususnya dari kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin dalam urusan global.

KTT BRICS ke-17 ini juga menjadi momentum bersejarah dengan diumumkannya secara resmi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Selain Indonesia, sejumlah negara lainnya diakui sebagai mitra BRICS, yakni Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan.

Dalam Deklarasi Rio, BRICS juga mengadopsi tiga inisiatif strategis utama yaitu, 

• Deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim BRICS,
• Deklarasi Tata Kelola Global Kecerdasan Buatan, dan
• Peluncuran Kemitraan BRICS untuk Pemberantasan Penyakit yang Ditentukan Secara Sosial.

Deklarasi ini akan memperkuat posisi BRICS sebagai blok strategis yang berupaya menyeimbangkan kekuatan global dan memberikan suara lebih besar bagi negara-negara berkembang. [Antara]
 

Komentar