Selasa, 22 April 2025 16:10:54 WIB

Di Balik Ketegangan Nuklir Iran: Ada Kartu As Diplomasi Tiongkok yang Mengejutkan

International

OPINI/Muhammad Rizal Rumra

Konflik nuklir Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat telah menjadi salah satu isu internasional yang sangat kompleks dan memengaruhi dinamika politik global. Salah satu aktor utama dalam diplomasi internasional terkait masalah ini adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tiongkok, sebagai salah satu anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan kekuatan besar di Asia, memainkan peran kunci dalam negosiasi dan upaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 2000-an, Iran telah terlibat dalam program nuklir yang kontroversial yang memicu kekhawatiran internasional tentang potensi pengembangan senjata nuklir. Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman merasa terancam dengan program nuklir Iran dan menuduh Teheran berusaha mengembangkan senjata nuklir di bawah kedok program energi sipil.

Sebagai respons terhadap hal ini, negara-negara Barat terutama AS memberlakukan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran, yang semakin memperburuk hubungan internasional. Karena masalah ini semakin kompleks, maka dibuatlah kesepakatan diplomatik yang dikenal dengan nama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada tahun 2015, yang melibatkan Iran dengan lima negara anggota tetap DK PBB yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok ditambah Jerman (bukan anggota).

Kelompok itu disebut P5+1, merekalah yang mengadakan JCPOA untuk membatasi pengayaan uranium Iran sebagai jaminan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun kesepakatan ini terguncang ketika pada tahun 2018, Presiden AS Donald Trump menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.

Tindakan ini memicu ketegangan baru dan memaksa negara-negara lain untuk mencari solusi diplomatik. Salah satunya Tiongkok, yang memainkan peran sangat strategis dalam konflik nuklir Iran baik dalam konteks diplomasi internasional maupun dalam peran sebagai mitra ekonomi Iran.

Sebagai anggota P5+1, Tiongkok terlibat dalam proses negosiasi yang menghasilkan JCPOA dan berusaha keras untuk memastikan bahwa kesepakatan ini dapat bertahan meskipun ada tantangan yang datang dari negara-negara seperti AS. Sebagai negara dengan kebijakan luar negeri yang cenderung tidak intervensi, Tiongkok berfokus pada solusi diplomatik dan mengedepankan pentingnya multilateralitas dalam menyelesaikan masalah ini.

Dalam konteks ini, Tiongkok sering kali berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan antara menjaga hubungan baik dengan AS dan negara-negara Barat, serta mendukung kebijakan luar negeri Iran yang merupakan mitra strategis bagi Tiongkok di kawasan Timur Tengah. Tiongkok, dengan kedudukannya sebagai anggota tetap DK PBB juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan-keputusan penting yang diambil oleh badan tersebut. 

Dalam hal ini, Tiongkok menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pelaksanaan JCPOA secara adil dan seimbang. Di sisi lain, Tiongkok juga memastikan bahwa Iran tetap mendapatkan manfaat dari kesepakatan tersebut, terutama dalam hal perdagangan energi dan akses ke pasar internasional.

Mengingat, Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar Iran khususnya dalam hal energi. Sementara Iran adalah salah satu pemasok utama minyak dan gas ke Tiongkok, yang memanfaatkan sumber daya alam Iran untuk mendukung kebutuhan energinya yang terus berkembang. Ketergantungan ini memberikan Tiongkok posisi tawar yang signifikan dalam menangani isu nuklir Iran.

Selain itu, Tiongkok telah berinvestasi dalam berbagai proyek infrastruktur di Iran melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Kerja sama ekonomi ini memberikan Iran sumber daya yang dibutuhkan untuk menanggulangi dampak sanksi ekonomi, sementara Tiongkok mendapatkan keuntungan dari akses ke sumber daya alam dan pasar energi Iran.

Tiongkok juga memainkan peran dalam membantu Iran menghindari dampak sanksi AS dengan menawarkan saluran perdagangan alternatif, termasuk penggunaan sistem pembayaran alternatif seperti Sistem Pembayaran Internasional Tiongkok (CIPS) yang memungkinkan Iran untuk melakukan transaksi internasional meskipun ada pembatasan dari sistem Masyarakat untuk Telekomunikasi Keuangan Antar Bank di Seluruh Dunia (SWIFT) yang dikuasai oleh AS.

Karena peran dan pengaruh inilah, Tiongkok terus mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut meski AS keluar dari kesepakatan JCPOA. Sebagai bagian dari strategi diplomatiknya, Tiongkok mendorong negara-negara Eropa untuk tetap mematuhi komitmen mereka dalam kesepakatan nuklir tersebut. Selain itu, Tiongkok juga menentang sanksi sepihak yang diberlakukan oleh AS terhadap Iran, yang dianggapnya bertentangan dengan hukum internasional.

Makanya, Tiongkok memperkuat kerjasama ekonomi dengan Iran dan memberikan jaminan bahwa meskipun AS menarik diri dari JCPOA, Iran tetap dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari kesepakatan tersebut. Ini membantu mempertahankan stabilitas di kawasan dan memberikan dorongan bagi Iran untuk tetap terlibat dalam diplomasi multilateral.

Berkat peran inilah, Tiongkok dapat mengurangi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan Tiongkok dalam menjaga komunikasi dengan semua pihak yang terlibat termasuk Iran, AS, dan negara-negara Eropa menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan stabilitas regional. Itulah mengapa, ketika ketegangan nuklir Iran kembali muncul di era pemerintahan Donald Trump yang kedua kali ini. Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok yang juga  anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC), Wang Yi mengusulkan untuk tetap berkomitmen pada kerangka kerja JCPOA sebagai landasan untuk konsensus baru.

Wang  berharap semua pihak akan bekerja ke arah yang sama serta melanjutkan dialog dan negosiasi sesegera mungkin. Menurutnya, AS harus menunjukkan ketulusan politik dan kembali ke perundingan secepatnya. Wang Yi lantas mengusulkan lima poin mengenai penyelesaian yang tepat untuk isu nuklir Iran. 

Pertama, tetap berkomitmen pada penyelesaian perselisihan secara damai melalui cara-cara politik dan diplomatik serta menolak penggunaan kekuatan dan sanksi illegal. Selain itu semua pihak harus menjunjung tinggi visi keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan, bekerja secara aktif untuk menciptakan kondisi bagi dimulainya kembali dialog dan negosiasi, serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Kedua, tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan hak dan tanggung jawab serta melakukan pendekatan holistik terhadap tujuan nonproliferasi nuklir dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Wang mengungkapkan Iran harus terus menghormati komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, dan semua pihak lain harus sepenuhnya menghormati hak Iran menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai.

Ketiga, tetap berkomitmen pada kerangka kerja JCPOA sebagai landasan konsensus baru, dan Tiongkok berharap semua pihak akan bekerja dengan tujuan yang sama serta melanjutkan dialog dan negosiasi sesegera mungkin. Wang menambahkan bahwa AS harus menunjukkan ketulusan politik dan kembali ke perundingan secepatnya.

Keempat, tetap berkomitmen dalam mempromosikan kerja sama melalui dialog dan menolak desakan intervensi DK PBB. Wang mengatakan dalam situasi saat ini, intervensi yang terburu-buru dari DK PBB tidak akan membantu membangun kepercayaan atau menjembatani perbedaan di antara pihak-pihak terkait. Memulai mekanisme balasan akan membatalkan upaya diplomatik selama bertahun-tahun, dan harus ditangani dengan hati-hati.

Kelima, tetap berkomitmen pada pendekatan selangkah demi selangkah dan timbal balik serta mencari konsensus melalui konsultasi. Wang mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa bertindak dari posisi yang kuat tidak akan menghasilkan kunci untuk menyelesaikan isu-isu yang sulit. Menurutnya, menjunjung tinggi prinsip saling menghormati merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menemukan titik temu yang mengakomodasi kekhawatiran yang sah dari semua pihak dan mencapai solusi yang memenuhi harapan masyarakat internasional.

Wang lantas mengungkapkan sebagai anggota tetap DK PBB dan pihak di JCPOA, Tiongkok akan tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, dan akan secara aktif mempromosikan perundingan damai serta memainkan peran konstruktif dalam mewujudkan dimulainya kembali perundingan sesegera mungkin.

Semua ini telah membuktikan, sejauh mana Tiongkok telah memainkan peran yang sangat penting dalam menangani konflik nuklir Iran dengan AS dan negara-negara Barat. Melalui pendekatan diplomatik yang hati-hati dan hubungan ekonomi yang erat dengan Iran, Tiongkok berhasil memengaruhi jalannya negosiasi dan memastikan bahwa Iran tetap dapat memperoleh manfaat dari kesepakatan JCPOA meskipun ada tekanan besar dari AS. Keberhasilan Tiongkok dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara-negara besar yang tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, namun memiliki kapasitas untuk mendorong penyelesaian yang damai dan menguntungkan bagi semua pihak.

Komentar