Rabu, 16 Agustus 2023 11:25:34 WIB

Sekitar 500 Kabupaten di Tiongkok akan Jadi Pelopor Perdagangan Pedesaan

Ekonomi

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Menurut rencana aksi tiga tahun yang dirilis pada hari Senin (14/8) lalu, Tiongkok berencana untuk mendorong pengembangan komersial yang kuat di sekitar 500 kabupaten pedesaan di seluruh negeri pada akhir tahun 2025. Langkah ini diambil untuk lebih memperkuat sistem perdagangan tingkat kabupaten di Tiongkok.

Rencana tersebut, yang dirilis bersama oleh sembilan departemen, bertujuan untuk mendorong pembangunan terpadu daerah perkotaan dan pedesaan serta meremajakan daerah pedesaan di Tiongkok.

Menurut dokumen tersebut, Tiongkok akan membangun 500 "pelopor" di tingkat kabupaten dalam bidang perdagangan, membangun pusat distribusi logistik, toko serba ada untuk penduduk pedesaan, dan pusat perdagangan pedesaan seperti supermarket besar dan menengah serta pasar hasil pertanian.

Rencana itu juga mengatakan bahwa 90 persen kabupaten akan mencapai fungsi komersial dasar, dan desa-desa di daerah-daerah yang kondisinya memungkinkan akan mendapatkan akses ke pengiriman ekspres.

Menurut rencana tersebut, pihak berwenang juga akan terus membuka jalur sirkulasi dua arah untuk produk industri yang dikirim ke pedesaan dan produk pertanian yang menuju ke kota, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan tren konsumsi petani, serta membantu memenuhi kebutuhan hidup dan produksi penduduk pedesaan.

"Kami akan membangun sistem komersial pedesaan yang berpusat di sekitar pusat-pusat kota, dengan kota sebagai kekuatan utama dan desa sebagai fondasinya untuk lebih mendorong integrasi perkotaan-pedesaan, memfasilitasi sirkulasi domestik, dan membangun pola baru konsumsi tingkat kabupaten. Dengan demikian, kami ingin meningkatkan tingkat konsumsi negara secara keseluruhan, memperluas permintaan domestik, berkontribusi pada revitalisasi pedesaan, dan mempromosikan kemakmuran bersama," jelas Chen Lifen, seorang peneliti di Institut Penelitian Ekonomi Pasar dari Pusat Penelitian Pembangunan Dewan Negara.

Komentar