Jumat, 3 Januari 2025 14:11:20 WIB

UU PPN Tiongkok akan Berlaku pada Tahun 2026, dengan Tarif Saat Ini Tidak Berubah

Ekonomi

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Anggota parlemen Tiongkok pada tanggal 25 Desember 2024 memberikan suara untuk mengadopsi undang-undang tentang pajak pertambahan nilai (PPN), kategori pajak terbesar di Tiongkok, yang menandai kemajuan besar dalam menegakkan prinsip perpajakan berdasarkan hukum.

Undang-undang tersebut, yang disahkan pada sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif nasional, akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Saat ini, 14 dari 18 kategori pajak yang berlaku di Tiongkok telah disahkan, yang mencakup sebagian besar pendapatan pajak.

Undang-undang PPN menetapkan tarif pajak dan jumlah yang dikenakan pajak, mempertahankan tiga tarif saat ini yaitu 13 persen, 9 persen, dan 6 persen, dengan tarif pajak nol yang diterapkan pada ekspor barang dan jasa tertentu.

"Undang-undang PPN mempertahankan tarif pajak resmi saat ini: 13 persen untuk barang, 9 persen untuk sektor seperti transportasi, pos, komunikasi, real estat, dan konstruksi, dan 6 persen untuk jasa," kata Shi Zhengwen, Direktur Pusat Penelitian Hukum Fiskal dan Perpajakan Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok.

Dalam hal manajemen pemungutan pajak, undang-undang PPN menjelaskan bahwa PPN akan dipungut oleh otoritas pajak, sementara bea cukai akan menangani PPN untuk barang impor.

Selain itu, untuk pertama kalinya, undang-undang tersebut secara khusus menguraikan sistem manajemen faktur, yang menekankan promosi faktur elektronik dan memperkuat administrasi pajak berbasis data.

"Faktur PPN elektronik bertujuan untuk menyediakan akses tepat waktu ke informasi terkait pajak dari operasi bisnis. Tujuannya adalah untuk membangun mekanisme berbagi informasi pajak dan sistem koordinasi. Di bawah model 'administrasi pajak berbasis data', pemungutan PPN pada akhirnya akan mendukung pembangunan berkualitas tinggi, keadilan sosial, dan kesatuan pasar," kata Shi.

Komentar