Jumat, 11 Juli 2025 15:3:55 WIB

Tiongkok Desak Uni Eropa untuk Memandang Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Bilateral secara Rasional

Ekonomi

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Tiongkok pada hari Kamis (10/7) mendesak Uni Eropa (UE) untuk menyikapi hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral secara rasional dan tidak memihak, mengingat tahun ini menandai peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik dan akan menyaksikan pertukaran tingkat tinggi yang penting.

Tiongkok berharap UE akan mengurangi kritik dan meningkatkan komunikasi, mengurangi proteksionisme dan meningkatkan keterbukaan, mengurangi kecemasan dan meningkatkan tindakan, serta mengurangi pelabelan dan meningkatkan konsultasi, ujar Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, He Yongqian, dalam jumpa pers rutin menanggapi pernyataan terbaru Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.

Jubir itu mencatat bahwa komentar pemimpin UE tersebut tidak secara akurat mencerminkan kondisi hubungan ekonomi Tiongkok-UE saat ini maupun kemajuan positif yang dicapai melalui dialog antara otoritas ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak.

Mengenai akses pasar, He menyatakan bahwa Tiongkok telah secara konsisten memperluas keterbukaan tingkat tinggi, menghapus sepenuhnya pembatasan investasi asing di sektor manufaktur, dan secara proaktif meningkatkan impor dari Eropa melalui platform seperti Pameran Impor Internasional Tiongkok.

Sebaliknya, Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah mempraktikkan proteksionisme atas nama perdagangan yang adil, menyalahgunakan instrumen penyelesaian perdagangan, dan mengeksploitasi celah dalam aturan perdagangan internasional untuk menciptakan instrumen unilateral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan semangat perdagangan bebas, katanya.

He menambahkan bahwa Uni Eropa telah sering meluncurkan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok terkait subsidi asing dan masalah lainnya, yang mengakibatkan terus menurunnya keterbukaan pasar dan memburuknya lingkungan bisnis.

Mengenai isu subsidi, ia menyoroti standar ganda Uni Eropa, dengan mencatat bahwa blok tersebut sendiri merupakan penyedia subsidi utama, termasuk di sektor-sektor seperti pesawat terbang dan pertanian, yang banyak di antaranya telah ditetapkan sebagai pelanggaran oleh WTO.

"Secara historis, Uni Eropa telah menjadi penyedia subsidi utama, dengan subsidi untuk pesawat terbang, pertanian, dan sektor lainnya semuanya telah ditetapkan sebagai pelanggaran oleh WTO. Dalam beberapa tahun terakhir, alih-alih mengoreksi praktik-praktik yang keliru ini, Uni Eropa justru menggandakan upayanya untuk mengintensifkan program subsidinya. Menurut statistik yang belum lengkap, Uni Eropa berencana untuk menyediakan lebih dari 1,44 triliun euro (sekitar 27.248 triliun rupiah) dalam berbagai subsidi antara tahun 2021 dan 2030, dengan negara-negara anggota menawarkan subsidi tambahan senilai ratusan miliar euro," paparnya.

Mengenai pengadaan pemerintah, He menyatakan bahwa pasar pengadaan publik Eropa mengandung banyak hambatan implisit, terlepas dari klaim keadilan dan keterbukaan, dengan kebijakan yang mendorong pembelian barang-barang Eropa.

"Uni Eropa telah menggunakan instrumen pengadaan internasional untuk mengadopsi langkah-langkah yang membatasi perusahaan dan produk Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik alat kesehatan. Dengan latar belakang inilah Tiongkok harus mengambil tindakan balasan timbal balik untuk melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok," ujarnya.

Mengenai pengendalian ekspor, ia menekankan bahwa langkah-langkah Tiongkok bijaksana dan moderat, mencakup barang-barang yang jauh lebih sedikit daripada yang ada dalam daftar pengendalian Uni Eropa.

He pun menambahkan bahwa Tiongkok telah menetapkan jalur hijau khusus untuk mempercepat persetujuan bagi perusahaan-perusahaan Eropa, sementara proses persetujuan pengendalian ekspor teknologi tinggi Uni Eropa masih lambat dan rumit.

"Tiongkok mengatur ekspor barang-barang tanah jarang yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan. Kami telah secara khusus menetapkan 'jalur hijau' untuk mempercepat persetujuan bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Namun, alih-alih menghargai upaya Tiongkok, Uni Eropa justru melontarkan tuduhan yang tidak beralasan terhadap kami. Yang lebih memprihatinkan adalah proses persetujuan Uni Eropa untuk pengendalian ekspor teknologi tinggi masih lambat dan rumit, yang secara serius merusak stabilitas rantai industri dan pasokan Tiongkok-Uni Eropa," ungkapnya.

Terkait isu yang disebut "kelebihan kapasitas", He menyatakan bahwa volume output dan ekspor semata tidak dapat mendefinisikan kelebihan kapasitas, dengan alasan bahwa industri energi baru Tiongkok, dari perspektif global dan jangka panjang, sebenarnya sedang menghadapi kekurangan kapasitas.

Menurutnya, yang berlebihan bukanlah kapasitas produksi Tiongkok, melainkan kecemasan Uni Eropa yang berakar pada kurangnya investasi jangka panjang dalam penelitian dan pengembangan serta penurunan daya saing industri.

"Tiongkok bersedia bekerja sama dengan UE untuk memanfaatkan peringatan ke-50 hubungan diplomatik Tiongkok-UE sebagai kesempatan untuk memperluas akses pasar mutual, memperkuat dialog mengenai pengadaan pemerintah dan kontrol ekspor, mendalamkan kerja sama dalam rantai pasok industri, dan mendorong reformasi WTO, mendukung WTO dalam membahas subsidi industri, menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai negara besar dalam tata kelola iklim global, serta menyuntikkan lebih banyak stabilitas, kepastian, dan energi positif dalam membangun ekonomi global yang terbuka," jelasnya.

Komentar