Kamis, 9 Januari 2025 12:52:36 WIB

Tiongkok akan Perketat Pengawasan terhadap Pembangunan Perumahan
Ekonomi

Eko Satrio Wibowo

Bagikan

Perumahan bersubsidi pemerintah di Shenzhen (CMG)

Shenzhen, Radio Bharata Online - Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Tiongkok baru-baru ini mengeluarkan pemberitahuan yang mengharuskan semua daerah untuk memulai pembangunan perumahan bersubsidi pemerintah dan perumahan pemukiman kembali renovasi desa perkotaan sesuai dengan hukum, memperkuat manajemen kualitas konstruksi secara komprehensif, dan meningkatkan pengawasan kualitas konstruksi.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa proyek perumahan bersubsidi pemerintah dan perumahan pemukiman kembali renovasi desa perkotaan harus benar-benar mematuhi prosedur konstruksi dasar dan upaya harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek melalui sistem manajemen persetujuan proyek.

Setelah memperoleh izin perencanaan dan konstruksi, semua daerah harus mematuhi prinsip "tiga langkah" yaitu "survei, desain, dan konstruksi", alih-alih melakukan survei, desain, dan konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ditegaskan bahwa semua daerah harus membangun perumahan sesuai permintaan dan menyusun rencana tahunan dan rencana pengembangan secara ilmiah, untuk menyelaraskan pasokan perumahan, sumber daya lahan, dan dana dengan permintaan penduduk.

Kementerian itu mengatakan bahwa pertimbangan harus diberikan pada kebutuhan penduduk untuk pekerjaan, perawatan medis, pendidikan, perjalanan ketika menyangkut pemilihan lokasi proyek perumahan. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan desain komunitas perumahan dan interior apartemen, untuk membangun rumah yang aman, nyaman, hijau, dan cerdas.

Selain itu, kementerian itu mencatat bahwa semua daerah harus secara ilmiah menentukan jangka waktu pembangunan perumahan bersubsidi pemerintah dan proyek perumahan pemukiman kembali renovasi desa perkotaan, dan tidak boleh menyederhanakan proses dan menurunkan standar kualitas.

Selain menempatkan persyaratan ketat pada kepatuhan proyek konstruksi terhadap hukum, kementerian tersebut juga menguraikan tentang penguatan manajemen kualitas konstruksi secara komprehensif dan pengetatan pengawasan kualitas konstruksi.