BEIJING, Radio Bharata Online - Kelompok-kelompok anti-Tiongkok yang berusaha memisahkan Daerah Otonomi Xizang (Tibet) Tiongkok Barat Daya dari Tiongkok, membesar-besarkan "rekomendasi" dari sebuah panel yang didukung PBB, untuk mencap sekolah-sekolah asrama di wilayah tersebut sebagai "kebijakan asimilasi," yang menurut para analis adalah aksi replika kebohongan tentang wilayah Xinjiang, yang bertujuan untuk menyudutkan Tiongkok.
Laporan mengenai apa yang disebut sebagai kebijakan asimilasi di sekolah-sekolah asrama di wilayah Xizang, sama sekali tidak berdasar dan telah disebarkan dengan tujuan jahat untuk mencemarkan nama baik Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pada hari Kamis, bahwa sekolah-sekolah asrama di wilayah tersebut telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat, dan tidak berada di bawah manajemen yang tertutup atau bergaya militer.
Pernyataan Mao dibuat, setelah beberapa media membesar-besarkan "pengamatan" yang dilakukan oleh Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang menyatakan "keprihatinan" atas laporan tentang "kebijakan asimilasi" dalam "sistem sekolah berasrama yang dipaksakan" di wilayah Xizang.
Segera setelah komite tersebut mengeluarkan "rekomendasi", beberapa media, yang banyak di antaranya diketahui terkait dengan kelompok separatis "pemerintah Tibet di pengasingan", membesar-besarkan "rekomendasi" komite tersebut dan menyatakan bahwa komite "mengutuk keras" Tiongkok atas "kebijakan asimilasi" tersebut.
Namun, wartawan Global Times tidak menemukan kata "mengutuk" yang muncul dalam "rekomendasi" komite tersebut.
Media ini juga mencatat bahwa "bukti" tersebut disampaikan kepada Komite oleh Koalisi Advokasi Tibet. Global Times menemukan bahwa Koalisi Advokasi Tibet adalah sebuah proyek yang didirikan pada tahun 2013 oleh International Tibet Network, yang merupakan sebuah koalisi yang berusaha untuk memisahkan wilayah Xizang dari Tiongkok.
Selain itu, International Tibet Network menerima dana dari National Endowment for Democracy (NED) Amerika Serikat.
Misalnya, menurut informasi dari situs web NED, koalisi tersebut mendapat USD320.000 pada tahun 2021.
Zhu Ying, seorang profesor di Institut Baize di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Barat Daya, mengatakan kepada Global Times, kelompok-kelompok anti-Tiongkok telah mengintensifkan hype topik-topik yang berhubungan dengan Xizang, ketika sesi ke-52 Dewan Hak Asasi Manusia sedang berlangsung, untuk membuat momentum bagi AS untuk mendorong rancangan undang-undang baru di wilayah Xizang, dan menghasut separatis di luar negeri untuk mengupayakan kemerdekaan wilayah tersebut. Rancangan undang-undang ini juga akan berfungsi untuk langkah AS dalam mencampuri situasi geopolitik di Asia Selatan.
Namun, sensasi terbaru yang berpusat di wilayah Xizang, tampaknya memiliki formula yang sama dengan kebohongan dan disinformasi di wilayah Xinjiang. Topik yang sama mengenai sekolah asrama, dan tuduhan "penindasan" terhadap budaya etnis minoritas.
Zhu berpendapat, sepertinya kelompok-kelompok anti-Tiongkok di AS dan beberapa sekutu Barat, memiliki lini industri untuk memproduksi produk-produk anti-Tiongkok, dan apakah mereka menempatkan Xizang atau Xinjiang atau wilayah lain ke dalam lini tersebut, mereka akan membuat produk serupa. Semua disinformasi ini terlalu rendah.
Apa yang telah dilakukan Tiongkok di wilayah Xizang adalah mengembangkan bakat, melestarikan budaya tradisional, melindungi kebebasan beragama, dan meningkatkan kehidupan penduduk setempat. Tidak ada yang seperti asimilasi kelompok minoritas. Zhu menambahkan bahwa AS dan beberapa negara Barat, yang memiliki noda genosida budaya, terutama di sekolah-sekolah asrama, tidak boleh menganggap bahwa negara lain akan mengikuti kejahatan mereka yang tak terlupakan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao juga mencatat bahwa beberapa media harus melaporkan tentang sekolah-sekolah asrama di wilayah tersebut dengan menghormati kebenaran, alih-alih menyebarkan disinformasi. (GT)
