Rabu, 29 Maret 2023 10:22:1 WIB

Tiongkok Desak AS untuk Berhenti Campuri Urusan Dalam Negeri Negara Lain Atas Nama "Demokrasi"

International

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Mao Ning, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada konferensi pers hari Selasa (28/3) di Beijing mengatakan Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara lain atas nama "demokrasi". 

Mao membuat pernyataan itu saat mengomentari pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia tentang "KTT untuk demokrasi" versi AS yang sedang berlangsung bahwa Negeri Paman Sam tidak memiliki hak moral untuk mengkritik urusan demokrasi negara lain, dan tidak boleh memonopoli apa arti "demokrasi".

"Kami menghargai pernyataan pihak Rusia. Tiongkok telah berkali-kali memperjelas posisinya pada apa yang disebut 'KTT untuk demokrasi'. Mengabaikan banyak kelemahannya, AS sekali lagi mengadakan apa yang disebut 'KTT untuk demokrasi' atas nama 'demokrasi', memberi garis batas di sepanjang ideologi secara terang-terangan, menciptakan perpecahan di dunia dan menghujat serta menginjak-injak semangat demokrasi, yang selanjutnya memperlihatkan sifat 'demokrasi palsu, hegemoni nyata'," ujar Mao.

"Apa yang dibutuhkan dunia kita saat ini bukanlah menghasut perpecahan atau unilateralisme atas nama demokrasi, tetapi untuk mengadvokasi solidaritas dan kerja sama berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan mematuhi multilateralisme sejati. Yang dibutuhkan dunia kita saat ini bukanlah campur tangan dalam urusan internal negara lain dengan kedok demokrasi, tetapi untuk mengadvokasi demokrasi sejati, menolak demokrasi semu dan bersama-sama mempromosikan demokrasi yang lebih besar dalam hubungan internasional," jelasnya. 

"Yang dibutuhkan dunia kita saat ini bukanlah apa yang disebut 'KTT untuk demokrasi' yang menciptakan konfrontasi, tetapi solidaritas dan kerja sama yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat internasional. Kami mendesak Amerika Serikat untuk berhenti menuding negara lain atau mencampuri urusan dalam negeri negara lain atas nama 'demokrasi'," tegas Mao. 

Komentar