Senin, 27 Maret 2023 13:33:29 WIB

Anggota DPR apresiasi Kejagung yang Raih Kepercayaan Publik Tertinggi

Indonesia

ANTARA/Endro

JAKARTA, Radio Bharata Online - Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung), yang meraih kepercayaan publik tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.

Hal tersebut disampaikan menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia, yang menyatakan kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 77,7 persen.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Senin, Rano menyatakan turut bangga, dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Kejaksaan Agung sehingga menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat.

Menurut dia, kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pantas mendapatkan kepercayaan masyarakat, lantaran responsif dan gesit dalam merespons isu-isu yang berkembang, seperti pembentukan Satgas Mafia Tanah, Satgas Pengamanan Investasi, bahkan sampai Satgas 53 yang khusus dibentuk untuk menjaga integritas dan kedisiplinan para jaksa.

Kejagung, menurut Rano, memiliki peran sentral dalam mengawasi proyek-proyek pembangunan nasional agar berjalan dengan bersih, lancar, dan minim korupsi, sehingga hasilnya dapat dinikmati maksimal oleh masyarakat.

Rano kemudian memberikan catatan kepada Kejagung agar dapat mempertahankan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Ia berharap Kejagung terus menunjukkan perkembangan dan kerja nyata yang semakin baik.

Sebelumnya, Minggu (26/3), survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung mencapai 77,7 persen, dan menempati posisi tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei, yang dipantau dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia mengatakan, ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Jika pada temuan Desember 2022 angkanya baru menyentuh 76 persen kini menjadi 77,7 persen.

Adapun lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan 71,5 persen, sementara Polri berada pada angka 70,8 persen. (ANTARA)

Komentar