Selasa, 21 Februari 2023 11:17:29 WIB

Susun APBN 2024, Pemerintah Fokus pada Program Prioritas

Indonesia

Endro

JAKARTA, Radio Bharata Online - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, bahwa pemerintah akan fokus pada program-program prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, yang merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, Sri Mulyani mengatakan, sesuai arahan Presiden, 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma’ruf Amin, karena itu berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus didalam pelaksanaannya.

Menkeu menjabarkan fokus jangka pendek untuk tahun 2024, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem atau 0, persen dan penurunan angka stunting menuju 3 persen.

Menurutnya, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024, dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun, dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan.

Sedangkan untuk penurunan stunting, Menkeu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada kepala daerah, untuk menurunkan stunting hingga 3 persen.

Sementara untuk meningkatkan investasi tahun 2023 dan 2024, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan memperkuat dukungan dalam bidang tersebut. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai, sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah.

Selanjutnya, Menkeu menambahkan bahwa upaya pemerintah adalah menggunakan insentif fiskal untuk mendukung transformasi industri.

Lebih jauh, Menkeu menjelaskan pemerintah akan terus fokus pada infrastruktur, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

(Setkab)

Komentar