BEIJING, Radio Bharata Online – Tiongkok akan meningkatkan pengeluaran pertahanannya sebesar 7,2% menjadi 1,55 triliun yuan ($224 miliar) tahun ini, naik 0,1% dari pertumbuhan tahun lalu (7,1%).
Setelah angka tersebut keluar, banyak media Barat membandingkan tingkat peningkatan pengeluaran pertahanan Tiongkok dengan tingkat pertumbuhan PDB yang ditetapkan sebesar 5%, dengan mengatakan bahwa pengeluaran pertahanan Tiongkok telah melampaui pertumbuhan ekonominya, dan negara ini mengalihkan fokus nasional, ke kekuatan militer dan keamanan nasional.
Namun para analis mengatakan bahwa peningkatan itu wajar dan terkendali, di tengah banyaknya pengeluaran militer oleh banyak negara lain di seluruh dunia, sehubungan dengan keamanan global.
Data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan, belanja pertahanan Tiongkok sebagai bagian dari PDB, dijaga kurang dari 1,5 persen selama beberapa tahun terakhir, sementara rata-rata dunia adalah 2%, yang berarti pembelanjaan pertahanan Tiongkok sebagai bagian GDP, masih lebih rendah dari rata-rata dunia.
Selain itu, AS dan Jepang sama-sama meningkatkan anggaran belanja pertahanan mereka selama setahun terakhir dengan alasan risiko keamanan global.
Pemerintah AS pada bulan Desember mengesahkan pengeluaran pertahanan lebih dari $800 miliar untuk tahun fiskal 2023, yang secara signifikan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, menurut SIPRI, pengeluaran militer AS menyumbang 3,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2021, sekitar 2% lebih tinggi daripada Tiongkok.
Sedangkan pemerintah Jepang pada bulan Desember lalu juga meluncurkan rekor anggaran pertahanannya untuk tahun 2023, yang akan meningkatkan anggaran pertahanannya hingga mencapai rekor 6,8 triliun yen ($55 miliar), meningkat 20% dibandingkan dengan tahun 2022. Dan itu adalah bagian dari strategi Keamanan Nasional baru yang kontroversial. Strategi itu bertujuan untuk menggandakan belanja pertahanan Jepang menjadi 2% dari PDB-nya pada tahun 2027.
Meningkatnya anggaran pertahanan AS dan Jepang, juga mendorong anggaran militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada bulan Februari, mendesak 30 negara anggota untuk berkomitmen menghabiskan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan pada tahun 2024.
Tan Kefei, juru bicara delegasi Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Polisi Bersenjata Rakyat pada sesi pertama Kongres Rakyat Nasional ke-14 mengatakan, peningkatan belanja pertahanan Tiongkok, tepat dan sejalan dengan pertumbuhan ekonominya.
Dia mengatakan pada jumpa pers pada hari Senin, bahwa peningkatan pengeluaran pertahanan Tiongkok, terutama akan digunakan untuk memperkuat pelatihan militer, meningkatkan logistik militer, meningkatkan teknologi pertahanan, senjata dan peralatan, meningkatkan tata kelola militer, dan meningkatkan pelatihan dan kondisi kehidupan angkatan bersenjata.
Menurut Tan, Tiongkok berkomitmen pada jalur pembangunan damai, dan mengejar kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif. Pengeluaran pertahanan Tiongkok adalah murni untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan. (CGTN)
