Selasa, 11 April 2023 14:32:48 WIB

Tiongkok Tegas Menentang Penggunaan Ekspor Senjata untuk Campuri Urusan Dalam Negeri Pihak Lain

International

Eko Satrio Wibowo

New York, Radio Bharata Online - Kekuatan militer utama harus memenuhi kewajiban mereka dan berhenti menggunakan ekspor senjata untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, kata seorang utusan Tiongkok pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Selasa (11/4).

Dengan tema "risiko yang berasal dari pelanggaran perjanjian yang mengatur ekspor senjata dan peralatan militer", pertemuan tersebut diadakan atas permintaan Rusia yang menjabat sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini.

Berbicara kepada dewan beranggotakan 15 orang, Izumi Nakamitsu, Wakil Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Pelucutan Senjata menguraikan risiko yang ditimbulkan oleh transfer senjata ilegal dan tidak diatur serta menyerukan kerangka kerja yang kuat untuk kontrol yang efektif atas ekspor, perantaraan, impor, transit, penyimpanan, dan pemindahan kembali senjata dan amunisi.

Selain itu, dia meminta negara-negara yang belum melakukannya untuk bergabung dengan Perjanjian Perdagangan Senjata, dan mendesak semua negara untuk mempertimbangkan dampak berbeda dari perdagangan gelap senjata dan amunisi terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Geng Shuang, Wakil Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, menekankan kewajiban kekuatan militer utama.

"Kita harus dengan tegas menentang penggunaan ekspor senjata untuk melayani kepentingan geopolitik. Tiongkok menyerukan kepada semua negara, terutama kekuatan militer utama, untuk memenuhi kewajiban internasional mereka, mengadopsi kebijakan ekspor senjata yang bertanggung jawab dan berhenti menggunakan ekspor senjata untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain," ujarnya. 

Geng selanjutnya mengutuk sebuah kekuatan militer karena kontrol yang longgar pada ekspor senjata dan merusak stabilitas regional.

"Di sini saya harus menunjukkan bahwa kekuatan militer besar memiliki sistem kontrol ekspor senjata yang longgar dan telah lama mentransfer senjata ke aktor non-negara. Pada 2019, negara itu menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Senjata, sedangkan pada 2022 negara itu menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Senjata, sementara pada 2022 ekspor senjata menyumbang 40 persen dari total global, memimpin dunia," paparnya. 

"Bangsa ini telah melakukan kerja sama kapal selam nuklir dengan negara lain dan mentransfer uranium yang diperkaya tingkat tinggi. Ia telah mengingkari komitmennya dalam komunike diplomatik, menantang kedaulatan negara lain, bersekongkol dengan pasukan separatis dan meningkatkan penjualan senjatanya. Semua tindakan ini menciptakan konfrontasi, mengekspor ketidakstabilan, memajukan geostrategi, dan memicu ketegangan, yang harus dilawan," lanjut Geng.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mencatat bahwa krisis Ukraina jelas menunjukkan kurangnya kontrol senjata Barat yang bertanggung jawab. Menurutnya, kegagalan mereka untuk melacak senjata di bawah hukum internasional telah menyebabkan aliran senjata ke pasar gelap yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Komentar