Sabtu, 28 Oktober 2023 11:28:52 WIB

Tiongkok akan Suntikkan Dana Obligasi Pemerintah dalam Jumlah Besar untuk Proyek-Proyek Matang dan Berkualitas Tinggi

Ekonomi

Eko Satrio Wibowo

Beijing, Radio Bharata Online - Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok berusaha keras untuk menyalurkan obligasi pemerintah senilai satu triliun yuan (sekitar 2.200 triliun rupiah) yang baru saja diterbitkan ke dalam proyek-proyek yang matang dan berkualitas tinggi sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi.

Pada hari Rabu (25/10), sesi keenam Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-14 mengeluarkan keputusan untuk menyetujui penerbitan obligasi oleh Dewan Negara dan untuk menyesuaikan rencana anggaran pusat tahun 2023.

Obligasi tersebut akan ditransfer ke pemerintah daerah. Sebanyak 500 miliar yuan (sekitar 1.100 triliun rupiah) akan digunakan tahun ini, dan sisanya bakal diteruskan ke tahun depan.

Dana tersebut akan digunakan di delapan bidang utama, termasuk membangun kembali daerah yang terkena bencana, proyek-proyek utama pengendalian banjir, peningkatan kapasitas darurat bencana alam, dan drainase perkotaan serta pencegahan dan pengendalian genangan air.

Dana obligasi pemerintah tambahan akan diatur sesuai dengan prinsip berbasis proyek, dengan menyesuaikan kuota yang dialokasikan dengan sumber daya yang dibutuhkan.

Keseluruhan proses ini akan berada di bawah pengawasan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (KPRN) dan Kementerian Keuangan Tiongkok.

"Alokasi obligasi pemerintah akan memprioritaskan proyek-proyek yang diuraikan dalam Rencana Lima Tahun ke-14 dan proyek-proyek yang tercantum dalam rencana utama Dewan Negara dan pemerintah daerah, untuk mendorong implementasi dana yang lebih baik, memperkuat rekonstruksi pasca bencana, dan meningkatkan pencegahan, pengurangan, dan kapasitas bantuan bencana. Selain itu, kami juga akan mempercepat pemberlakuan langkah-langkah penegakan hukum di bidang-bidang yang didominasi oleh proyek-proyek kecil, menetapkan ruang lingkup yang akan didanai dan tanggung jawab serta standar konstruksi," kata Luo Guosan, Direktur Departemen Investasi Aset Tetap Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok dan Kementerian Keuangan.

Sebuah mekanisme penyaringan telah diterapkan untuk memilih proyek-proyek yang direncanakan dengan baik sejak tahap awal dan yang permintaan kuotanya masuk akal dalam arti sesuai dengan kemajuan konstruksi proyek.

"Bahkan, kami telah mengatur pekerjaan yang relevan sejak September, dan telah meminta pemerintah daerah untuk menominasikan sejumlah proyek. Setelah diseleksi, beberapa di antaranya telah memenuhi standar. Saat ini, pemerintah daerah sedang mempercepat pekerjaan awal proyek-proyek ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memulai segera setelah dana tersedia, dengan hasil yang langsung terlihat," kata Luo.

Komentar