Sabtu, 24 Mei 2025 15:38:6 WIB

Negara Teraman di Dunia: Rahasia Tiongkok Menciptakan Masyarakat Tertib Lewat Skor Sosial

Tiongkok

OPINI/Muhammad Rizal Rumra

Keamanan dan ketertiban sosial merupakan pilar penting dalam pembangunan sebuah negara modern. Dalam hal ini, Tiongkok telah menampilkan pencapaian yang mengesankan. Berbagai kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah berhasil menciptakan iklim sosial yang stabil dan aman, membuat negara ini mendapat sorotan dari berbagai pihak di dunia internasional.

Diketahui, tingkat rasa aman masyarakat Tiongkok tercatat mencapai 98,6%, menjadikannya salah satu negara dengan persepsi keamanan tertinggi secara global. Data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok tahun 2021 turut memperkuat citra tersebut dengan mencatat angka kejahatan serius seperti pembunuhan dan kekerasan bersenjata hanya sebesar 0,5 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan banyak negara lain yang memiliki sistem hukum dan penegakan ketertiban yang jauh lebih liberal.

Keberhasilan tersebut bukan semata-mata karena faktor kebudayaan atau disiplin masyarakat yang tinggi, melainkan buah dari inovasi kebijakan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah implementasi Sistem Kredit Sosial. Sistem ini diperkenalkan secara pilot pada tahun 2014 di sejumlah kota sebagai upaya membangun ekosistem sosial berbasis kepercayaan, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab.

Sistem Kredit Sosial merupakan suatu mekanisme evaluasi yang memberikan skor terhadap perilaku individu maupun korporasi berdasarkan serangkaian indikator, mulai dari rekam jejak finansial, kepatuhan hukum, hingga interaksi sosial, termasuk di ruang digital. Melalui sistem ini, setiap warga negara dinilai secara kuantitatif dan kualitas skor yang mereka peroleh akan menentukan sejumlah aspek penting dalam kehidupan mereka, seperti kemudahan memperoleh pinjaman, akses terhadap fasilitas transportasi, bahkan pemilihan sekolah untuk anak.

Hal yang membedakan Sistem Kredit Sosial Tiongkok dengan sistem evaluasi serupa di negara-negara lain adalah keterlibatan teknologi tingkat tinggi dalam proses pelaksanaannya. Sistem ini tidak mungkin berjalan dalam skala luas tanpa dukungan Kecerdasan Buatan (AI), pengenalan wajah, dan analisis data besar.

Teknologi-teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk memproses dan menyaring data dari jutaan sumber secara real-time dengan akurasi tinggi. Kamera pengawas berteknologi pengenalan wajah tersebar hampir di seluruh ruang publik, memantau dan mencatat perilaku warga mulai dari pelanggaran lalu lintas ringan hingga transaksi bisnis harian. Data ini kemudian disinkronisasi ke dalam profil individu yang telah ditentukan oleh sistem dan menjadi dasar perhitungan skor sosial.

Skor sosial ini pada umumnya berkisar antara 350 hingga 950 poin. Warga yang memiliki skor tinggi, yakni di atas 700, dianggap sebagai warga teladan dan mendapatkan berbagai insentif. Sebaliknya, individu dengan skor di bawah 500 dapat menghadapi pembatasan sosial yang cukup signifikan. Contohnya, warga dengan skor tinggi bisa memperoleh suku bunga pinjaman rumah yang lebih rendah, akses cepat terhadap layanan publik, dan prioritas dalam pendaftaran pendidikan anak. 

Di sisi lain, warga dengan skor rendah mungkin akan mengalami kesulitan membeli tiket kereta cepat, tidak bisa mengakses pinjaman bank, bahkan dalam beberapa kasus, mereka tidak diperbolehkan menginap di hotel berbintang atau bepergian ke luar negeri. Namun, sistem ini tidak bersifat statis. Artinya, warga memiliki kesempatan untuk memperbaiki skor mereka melalui perilaku positif, seperti menyelesaikan kewajiban keuangan, tidak melakukan pelanggaran hukum, hingga kegiatan sukarela seperti mendonorkan darah atau menjadi relawan di komunitas.

Bahkan, di beberapa wilayah, pemerintah lokal memberikan penghargaan simbolik kepada warga dengan skor tinggi, misalnya dengan menampilkan foto mereka di papan pengumuman publik disertai pujian. Hal ini menjadi bentuk apresiasi yang tidak hanya mendorong kompetisi sehat, tetapi juga membangun identitas kolektif yang berorientasi pada kebaikan sosial.

Menariknya, pejabat publik dan birokrat tidak kebal terhadap sistem ini. Mereka juga tunduk pada penilaian yang sama, bahkan dalam beberapa kasus dikenai standar yang lebih tinggi. Jika seorang pejabat diketahui terlibat dalam praktik korupsi atau perilaku tidak etis, skor sosialnya dapat menurun drastis, yang kemudian berujung pada sanksi sosial maupun administratif, seperti pembatasan akses karier atau bahkan pengucilan dari komunitas profesional. Dengan cara ini, Sistem Kredit Sosial juga berfungsi sebagai alat kontrol internal yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pemerintahan.

Tentu saja, keberadaan sistem ini menimbulkan berbagai kritik dan kekhawatiran, terutama dari komunitas internasional. Beberapa pihak menyuarakan bahwa sistem ini berpotensi melanggar privasi individu dan membuka ruang terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa Sistem Kredit Sosial dibangun dengan mekanisme perlindungan data yang ketat dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Lebih jauh, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan institusi akademik untuk menyempurnakan teknologi algoritma yang digunakan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan penilaian dan bias sistemik.

Di sisi lain, dari perspektif domestik, banyak warga Tiongkok yang justru menyambut baik keberadaan sistem ini. Mereka merasa bahwa sistem ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan penuh kepercayaan. Fakta bahwa skor sosial dapat ditingkatkan dan diturunkan berdasarkan tindakan nyata membuat sistem ini dinamis dan memberikan insentif moral bagi masyarakat untuk berperilaku sesuai norma. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem ini berfungsi sebagai semacam "kompas moral digital" yang menuntun masyarakat untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap tindakan mereka.

Keberhasilan implementasi sistem ini di Tiongkok telah menarik perhatian dari berbagai negara lain, terutama yang sedang mencari cara untuk menyeimbangkan antara efisiensi pemerintahan dan stabilitas sosial. Di tengah ketidakpastian global dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi-institusi publik di banyak negara, Sistem Kredit Sosial menawarkan alternatif yang meskipun tidak sempurna, namun setidaknya memberikan contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat struktur sosial dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Tiongkok, dengan kapasitas teknologinya yang masif dan kecepatan dalam mengambil keputusan kebijakan, telah menunjukkan bahwa penggabungan antara nilai-nilai tradisional dan inovasi teknologi bukanlah sesuatu yang mustahil. Sistem Kredit Sosial menjadi simbol dari era baru, di mana pemerintahan tidak hanya mengatur melalui hukum tertulis, tetapi juga melalui pemantauan cerdas berbasis data yang dirancang untuk mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih konstruktif.

Namun, seperti semua sistem yang berbasis pada kekuasaan teknologi, masa depan dari kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana negara mampu menyeimbangkan antara kontrol dan kebebasan, antara efektivitas dan etika. Tantangan utamanya bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga dalam menjaga agar sistem ini tetap manusiawi dan tidak berubah menjadi alat represi.

Tiongkok sendiri menyatakan akan terus membuka ruang untuk penyempurnaan, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan memastikan bahwa sistem ini tidak digunakan untuk mengekang hak-hak fundamental warganya, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan sosial, memperbaiki ketertiban, dan memajukan peradaban digital.

Dengan pencapaian yang telah ditorehkan, tidak berlebihan jika Sistem Kredit Sosial dianggap sebagai salah satu eksperimen sosial dan teknologi paling ambisius di abad ke-21. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa dekade ke depan, model serupa akan diadaptasi oleh negara-negara lain, tentu saja dengan menyesuaikan pada konteks budaya, hukum, dan nilai masyarakat masing-masing. Yang pasti, Tiongkok telah membuktikan bahwa di era digital ini, pemerintahan yang cerdas adalah pemerintahan yang mampu mengelola data, memahami warganya secara mendalam, dan membangun sistem yang bukan hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab kolektif.

Komentar