Beijing, Radio Bharata Online - Berlakunya Perjanjian Subsidi Perikanan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) akan membantu mendorong pembangunan berkelanjutan industri perikanan global dengan memperkuat kapasitas para anggotanya untuk melestarikan dan mengelola sumber daya kelautan dalam jangka panjang, ujar He Yadong, Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Kamis (18/9).
Disetujui pada Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO atau Ministerial Conference (MC12) pada bulan Juni 2022, Perjanjian yang mulai berlaku pada hari Senin (15/9) itu menetapkan aturan yang mengikat dan multilateral untuk mengekang subsidi perikanan yang merugikan.
Perjanjian ini melarang subsidi untuk penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, untuk penangkapan ikan yang mengalami penangkapan berlebih, dan untuk penangkapan ikan di laut lepas yang tidak diatur.
"Dengan latar belakang tantangan berat yang ditimbulkan oleh unilateralisme terhadap WTO, perjanjian ini hanya membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun untuk berlaku efektif. Sebagai tindakan kolektif oleh sebagian besar anggota WTO, termasuk Tiongkok, untuk menegakkan WTO dengan teguh dan secara aktif memenuhi komitmen multilateral, perjanjian ini telah secara signifikan meningkatkan relevansi dan otoritas KEDUA negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap organisasi tersebut," ujar Jubir tersebut.
"Implementasi perjanjian ini akan berkontribusi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan industri perikanan global dan meningkatkan kapasitas para anggota untuk konservasi ilmiah jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan sumber daya perikanan," imbuhnya.
