Selasa, 18 Maret 2025 11:56:16 WIB

Perlakuan Tarif Nol untuk Negara-Negara Kurang Berkembang secara Signifikan Tingkatkan Liberalisasi Perdagangan
Ekonomi

Eko Satrio Wibowo

banner

Sun Yunhua, operator perusahaan perdagangan luar negeri di Qingdao (CMG)

Qingdao, Radio Bharata Online - Kebijakan Tiongkok untuk memperluas perlakuan tarif nol kepada negara-negara kurang berkembang atau least developed countries (LDC) yang telah menjalin hubungan diplomatik dengannya telah mendorong liberalisasi perdagangan secara signifikan sehingga mendorong era baru manfaat bersama dan pembangunan bersama.

Tanggal 10 Maret 2025 menandai 100 hari sejak berlakunya perlakuan tarif nol Tiongkok untuk semua produk dari negara-negara kurang berkembang atau least developed countries (LDC) yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Selama tiga bulan terakhir, perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara itu, termasuk 33 negara Afrika, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga menciptakan peluang baru untuk pembangunan dan kerja sama ekonomi.

Baru-baru ini, sejumlah karet alam yang diimpor dari Laos telah melewati bea cukai di Kota Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok timur, dan memasuki jalur produksi ban lokal sehingga memperoleh manfaat dari pembebasan tarif.

"Dengan sertifikat asal preferensial, pengiriman ini menikmati pembebasan bea masuk sebesar 660.000 yuan (sekitar 1,5 miliar rupiah)," kata Sun Yunhua, operator perusahaan perdagangan luar negeri.

Penerapan tarif preferensial untuk negara-negara yang paling tidak berkembang tidak hanya mengurangi biaya tarif bagi importir Tiongkok, tetapi juga meningkatkan daya saing produk ekspor dari negara-negara tersebut, yang secara signifikan meningkatkan perdagangan bilateral.

Untuk memastikan bahwa perusahaan akan sepenuhnya memanfaatkan kebijakan tersebut, otoritas bea cukai Tiongkok memanfaatkan analisis data besar untuk mencocokkan deklarasi impor dengan daftar tarif nol, yang memberikan panduan yang tepat sasaran.

"Untuk barang-barang dari negara-negara terkurung daratan seperti Mali, Niger, dan Zambia yang harus diangkut melalui pelabuhan negara ketiga untuk mencapai Tiongkok, selama barang-barang tersebut tetap dalam pengangkutan kontainer tanpa perubahan pada kode identifikasi segel, persyaratan untuk sertifikat non-pemrosesan resmi negara ketiga dibebaskan. Hal ini memungkinkan barang-barang ini untuk secara langsung menikmati manfaat tarif nol, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan akses tarif preferensial bagi bisnis," jelas Wang Zhiwei, Wakil Direktur Departemen Tarif Bea Cukai Qingdao.

Komentar

Berita Lainnya

Krisis Ekonomi 1997 Kembali Bayangi Asia Ekonomi

Kamis, 6 Oktober 2022 13:29:54 WIB

banner