Beijing, Bharata Online - Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan pada hari Kamis (9/10) bahwa mereka akan memberlakukan langkah-langkah pengendalian ekspor terhadap teknologi yang terkait dengan logam tanah jarang, dengan efek segera.
Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan dalam siaran pers bahwa ekspor teknologi dan pengangkutnya yang terkait dengan penambangan, peleburan, dan pemisahan tanah jarang, serta peleburan logam, manufaktur material magnetik, dan daur ulang serta pemanfaatan tanah jarang dari sumber sekunder, tidak akan diizinkan tanpa persetujuan.
Kementerian itu juga mencatat bahwa ekspor teknologi untuk perakitan, debugging, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan lini produksi untuk penambangan, peleburan, dan pemisahan tanah jarang, peleburan logam, manufaktur material magnetik, serta daur ulang dan pemanfaatan tanah jarang dari sumber sekunder tidak akan diizinkan tanpa persetujuan.
Menurut pernyataan terpisah yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut, Tiongkok juga mewajibkan organisasi dan individu di luar negeri untuk mendapatkan lisensi ekspor barang-barang penggunaan ganda sebelum mengekspor barang-barang tertentu yang terkait dengan tanah jarang ke negara atau wilayah mana pun di luar Tiongkok.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa permohonan ekspor yang ditujukan untuk pengguna militer di luar negeri, serta importir dan pengguna akhir dalam daftar kendali dan pantauan, pada prinsipnya tidak akan disetujui.
Seorang Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan, mengingat sifat penggunaan ganda barang-barang terkait tanah jarang, pengendalian ekspor merupakan praktik yang umum diadopsi secara internasional.
Jubir itu mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok, sesuai dengan undang-undang, sedang menerapkan langkah-langkah pengendalian terhadap barang-barang tertentu di luar negeri terkait tanah jarang yang mengandung komponen Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional secara lebih efektif, dan untuk memenuhi kewajiban internasional, seperti non-proliferasi, secara lebih efektif.
Jubir tersebut menyatakan bahwa Tiongkok siap untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan semua pihak melalui mekanisme dialog pengendalian ekspor multilateral dan bilateral, sehingga memfasilitasi perdagangan yang patuh dan memastikan keamanan serta stabilitas rantai industri dan pasokan global.
Mencatat bahwa cakupan barang yang tunduk pada langkah-langkah pengendalian terbatas, Jubir tersebut mengatakan beberapa langkah fasilitasi perizinan akan diterapkan secara bersamaan.
Jubir tersebut menambahkan bahwa pemerintah Tiongkok akan memberikan lisensi untuk permohonan yang mematuhi peraturan terkait. Ia menjelaskan bahwa ekspor untuk tujuan bantuan kemanusiaan, termasuk perawatan medis darurat, tanggap darurat kesehatan masyarakat, dan bantuan bencana, akan dikecualikan dari persyaratan perizinan.
