Senin, 20 Februari 2023 9:42:53 WIB
DEEP Ajak Masyarakat Awasi "Coklit" Pemilu 2024
Indonesia
Antara/Endro
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Radio Bharata Online - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mendorong partai politik dan seluruh masyarakat ikut mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Neni mengatakan, hal ini dapat dioptimalkan untuk mengawal coklit yang dilakukan pantarlih, agar berjalan akurat dan mutakhir, demi menciptakan daftar pemilih tetap (DPT) yang berkualitas serta komprehensif, termasuk pemilih harus mendapat informasi dengan baik.
Ia menambahkan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif, seperti melaporkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) setempat jika belum ada pantarlih yang datang ke rumah mereka untuk melakukan coklit.
Hal yang disampaikan Neni itu terkait dengan hasil pemantauan terhadap tahapan coklit Pemilu 2024 yang dilakukan DEEP sebagai pemantau pemilu.
Neni mengungkapkan, berdasarkan pemantauan mereka, ditemukan adanya masalah yang terjadi berulang.
Masalah itu, di antaranya keterlambatan pemenuhan kelengkapan logistik coklit, yakni stiker dan formulir model A daftar pemilih. Masalah tersebut terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan daerah-daerah terdampak bencana, yang mengakibatkan pelaksanaan coklit terhambat.
Berkaitan dengan masalah tersebut, Neni berharap KPU dapat memenuhi logistik itu, dan memastikannya terdistribusi dengan baik kepada pantarlih sampai di tingkat bawah.
Neni mengingatkan, jangan sampai KPU membiarkan adanya pemilih yang memenuhi syarat, tetapi tidak terdata dan tidak terdaftar dalam data pemilih, sehingga mereka kehilangan hak pilihnya.
Berikutnya, selama melakukan pemantauan, DEEP memperoleh banyak keluhan dari PPS dan pantarlih mengenai aplikasi coklit (e-Coklit). Mereka menyampaikan aplikasi tersebut kerap bermasalah dan 'error', terutama berkenaan dengan perbaikan elemen data pemilih yang harus di-'input' melalui sistem. (Antara)
Komentar
Berita Lainnya
Inflasi September 2022 1,17 Persen, Tertinggi Sejak Desember 2014 Indonesia
Selasa, 4 Oktober 2022 14:34:54 WIB
HUT ke-77 TNI, Jokowi Beri Tanda Kehormatan Bagi Tiga Prajurit TNI Indonesia
Rabu, 5 Oktober 2022 10:4:36 WIB
Naik-Turun Bus TransJakarta Wajib Tempel Kartu, Saldo Minimum Rp5.000 Indonesia
Rabu, 5 Oktober 2022 10:12:43 WIB
BMKG Minta Warga Waspada Gelombang 2,5 Meter di Empat Wilayah Laut NTT Indonesia
Rabu, 5 Oktober 2022 10:33:18 WIB
Presiden Ingatkan TNI untuk Selalu Siap Hadapi Tantangan Geopolitik Global Indonesia
Rabu, 5 Oktober 2022 14:31:19 WIB
Mesir Gelar Kegiatan Interaktif Belajar Bahasa Mandarin Indonesia
Rabu, 5 Oktober 2022 15:20:17 WIB
Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional Indonesia
Rabu, 5 Oktober 2022 17:33:33 WIB
Pertemuan P20 di Buka Indonesia
Kamis, 6 Oktober 2022 14:20:55 WIB
Seluruh Biaya Perawatan Korban Kanjuruhan DItanggung Pemkab Malang Indonesia
Kamis, 6 Oktober 2022 14:48:18 WIB
Direktur PT Liga Indonesia Baru Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan Indonesia
Jumat, 7 Oktober 2022 10:59:49 WIB
Kronologi Tragedi Kanjuruhan, 11 Tembakan Gas Air Mata Dilepaskan Indonesia
Jumat, 7 Oktober 2022 11:9:42 WIB
Jokowi Minta Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana dengan Hati-Hati Indonesia
Jumat, 7 Oktober 2022 14:43:21 WIB
Sekjen PBB Prihatin Atas Insiden Penembakan di Thailand Indonesia
Jumat, 7 Oktober 2022 15:55:21 WIB
Kirab Kebangsaan Merah Putih di Kota Pekalongan Indonesia
Jumat, 7 Oktober 2022 16:3:8 WIB
Mahfud Md Tidak Mempermasalahkan Media Asing Investigasi Tragedi Kanjuruhan Indonesia
Sabtu, 8 Oktober 2022 8:53:51 WIB